Tribun

Masyarakat Pegiat Konstitusi Dukung Agenda Kebangsaan DPD RI

Gerakan masyarakat pegiat konstitusi mempunyai irisan-irisan yang sama dengan wacana Amendemen Konstitusi ke-5 yang digulirkan DPD RI.

Editor: Content Writer
Masyarakat Pegiat Konstitusi Dukung Agenda Kebangsaan DPD RI
DPD RI
Pegiat Konstitusi Fachri Lubis melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinas Ketua DPD, Kuningan, Jakarta, Senin (1/11/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Agenda kebangsaan yang disuarakan DPD RI terkait rencana Amendemen Konstitusi dengan melakukan koreksi wajah dan arah perjalanan bangsa mendapat dukungan dari masyarakat pegiat konstitusi.

Dukungan tersebut disampaikan Pegiat Konstitusi Fachri Lubis, kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinas Ketua DPD, Kuningan, Jakarta, Senin (1/11/2021).

LaNyalla menyambut baik dukungan tersebut. Terlebih, gerakan masyarakat pegiat konstitusi mempunyai irisan-irisan yang sama dengan wacana Amendemen Konstitusi ke-5 yang digulirkan DPD RI.

"Secara prinsip ada kesamaan. Kita ingin melakukan perbaikan atau koreksi arah perjalanan bangsa ini," kata LaNyalla, yang didampingi senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Dikatakan Fachri, gerakan yang mereka gagas adalah dengan mengembalikan UUD 1945 naskah asli menjadi konstitusi negara. Lalu dilakukan adendum terhadap pasal-pasal tertentu yang memiliki kelemahan.

“Terutama harus tetap ada pembatasan masa jabatan presiden. Sedangkan yang lainnya, terutama sistem ekonomi nasional yang bercirikan Pancasila harus dipertahankan,” tukas Fachri.

Karena, menurutnya, UUD hasil Amendemen tahun 2002 telah mengubah sistem ekonomi Indonesia, yang saat ini semakin menunjukkan Indonesia sebagai negara kapitalis liberal.

"Kondisi itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita harus bermusyawarah. Harus dievaluasi dan keinginan rakyat adalah kembali kepada warisan para leluhur, para pendiri bangsa ini," ucapnya.

Dilanjutkan oleh Fachri, meskipun UUD bukan kitab suci, artinya bisa diadendum atau disempurnakan sesuai zaman namun ruh, isi dan substansinya tidak boleh diubah.

"Contohnya Pasal 33 yang ada di UUD hasil amendemen membuat pemerintah sekarang menyerahkan sumberdaya alam ke swasta atau bahkan asing. Hal seperti ini yang harus diluruskan," ucap Fachri lagi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas