Ketua DPD RI: Relokasi PKL Malioboro Harus Win-win Solution

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap tidak ada pihak yang dirugikan dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LaNyalla mendesak kebijakan yang diambil dapat saling menguntungkan alias win-win solution.

Senator asal Jawa Timur itu mendukung penataan kawasan Malioboro dengan status heritage dari UNESCO. LaNyalla mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk mendukung Malioboro menjadi kawasan Warisan Budaya Dunia.

"Tentu hal ini akan berdampak pada PKL dan harus direlokasi ke tempat lain," kata LaNyalla, Kamis (20/1/2022).

Hanya saja, LaNyalla juga tak mau relokasi itu merugikan PKL yang sejak lama mengais rejeki. Sebab, PKL juga berkontribusi besar bagi pergerakan perekonomian dasar masyarakat di Yogyakarta.

"Maka saya meminta relokasi PKL Malioboro agar win-win solusion. Jangan sampai PKL merasa diusir dari kawasan Malioboro yang selama ini menghidupi mereka," harapnya.

LaNyalla meminta penataan kawasan Malioboro dilakukan secara komprehensif yang juga menyasar kepada nasib para PKL.

"Dalam konteks pariwisata, keberadaan mereka juga mendukung sektor tersebut bagi wisatawan yang ingin mencari oleh-oleh, mencicipi kuliner khas lokal dan lain sebagainya. Ini juga harus dipikirkan. Maka, kita harus berpikir secara komprehensif saat menata kawasan Malioboro," saran LaNyalla.

Sebagai solusi, relokasi PKL berada di kawasan yang dapat dijangkau oleh wisatawan yang tengah menikmati suasana kawasan Malioboro. Dengan begitu, kawasan Malioboro tertata rapi, namun PKL tetap dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan.

"Penataan kawasan PKL juga sedapat mungkin harus bisa menjadi kawasan baru bagi wisatawan sebagai destinasi baru untuk berburu oleh-oleh, penganan khas lokal dan lain sebagainya," ucapnya.

Di Malioboro, terdapat sekitar 1.700 PKL. Mereka menolak direlokasi ke tempat lain. Relokasi dipastikan akan berdampak pada pendapatan perekonomian mereka.(*)