TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) mendukung perjuangan DPD RI mengganti Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.

Dukungan tersebut disampaikan GMPRI saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di ruang delegasi, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum GMPRI Raja Agung Nusantara, Aldari Gita Purwadi (Waketum), Burhanudin Handi (Waketum), A Yasin Jaelani (Wasekjen), Nabila Putri (Bendahara) dan Busfi Arusagara (Ketum DPD GMPRI DKI Jakarta).

"Kami secara tegas menyatakan siap berkolaborasi dengan DPD RI dalam perjuangan menjadikan Presidential Threshold (PT) 0 persen," ujar Raja Agung Nusantara.

Dilanjutkan Raja, PT 0 persen harus didukung penuh supaya demokrasi benar-benar berada di tangan rakyat.

"Agar demokrasi kita ini tidak dikangkangi oleh partai politik, oleh oligarki ataupun siapa saja yang punya uang," katanya.

LaNyalla yang didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero, berterima kasih atas dukungan tersebut. Pada intinya DPD RI memang ingin meninjau ulang demokrasi saat ini.

"Yang diyakini oleh teman teman GMPRI sudah benar. Yang harus dilakukan sekarang adalah action. Banyak kalangan yang sudah mengajukan gugatan UU Pemilu. Itu yang harus dilakukan," ucap dia.

Namun LaNyalla mengingatkan bahwa perjuangan DPD RI dalam menghapus Presidential Threshold 20 persen bukan semata untuk kepentingan DPD RI, Ketua maupun anggota DPD RI. Tetapi untuk kepentingan bangsa.

"Ini jangan dilihat sebagai kepentingan pribadi atau lembaga DPD RI saja. PT 0 persen ini demi kepentingan nasional. Demi generasi kita, agar mereka nanti bisa muncul menjadi pemimpin tanpa dibatasi, tanpa harus dari parpol," tukasnya.(*)