Tribun

BKSP DPD RI Minta Pemerintah Pertimbangkan Evakuasi WNI dari Ukraina

BKSP DPD RI meminta Pemerintah RI untuk melakukan evakuasi WNI dari Ukraina imbas invasi yang dilakukan Rusia terhadap negara tersebut

Editor: Content Writer
zoom-in BKSP DPD RI Minta Pemerintah Pertimbangkan Evakuasi WNI dari Ukraina
DPD RI
BKSP DPD RI 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta Pemerintah RI untuk mengevakuasi WNI dari Ukraina di tengah gencarnya pemberitaan media mengenai invasi Rusia ke wilayah timur Ukraina pada hari Kamis (24/2/2022) pagi.

“Mohon dipertimbangkan agar pemerintah dapat mengevakuasi WNI yang berada di Ukraina apabila situasinya dinilai semakin memburuk atau konflik ini akan berlangsung lama sehingga membahayakan keselamatan WNI kita disana,” kata Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSP DPD RI yang juga merupakan Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Media cetak dan elektronik melaporkan bahwa sekira pukul 06.00 waktu Moskow, Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia akan melakukan operasi militer di wilayah timur Ukraina. Sebagaimana diketahui, dua hari sebelumnya, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, yang berada di timur Ukraina telah mendapat pengakuan Rusia sebagai wilayah merdeka dari pemerintah pusat di Kyiev.

“Kami berharap konflik Rusia-Ukraina dapat diselesaikan secepatnya melalui jalur diplomatik, namun rencana darurat bagi WNI tetap harus menjadi prioritas pihak-pihak berwenang di Indonesia,” kata Dr. Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua BKSP dari Provinsi Kepulauan Riau.

Para pengamat menilai konflik Rusia dan Ukraina dipicu oleh keinginan Ukraina menjadi anggota NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dianggotai Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan 27 negara lainnya. Rusia dan Ukraina merupakan negara-negara yang dahulunya menjadi bagian dari Uni Soviet dan menjadi negara merdeka pada tahun 1991. Namun perluasan keanggotaan NATO ke wilayah bekas Uni Soviet tidak disukai Rusia dan sekutunya karena dianggap membahayakan pertahanan dan keamanan wilayah mereka dari alutsista NATO yang ditempatkan di negara anggotanya.

“Indonesia, baik sebagai pemimpin ASEAN maupun Ketua G20, perlu menyuarakan perlunya sikap menahan diri agar konflik tidak membesar dan dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. Saya kira usulan Indonesia ini akan mendapat dukungan dari berbagai negara, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam konflik”, kata Tubagus Muhammad Ali Ridho Azhari, Wakil Ketua BKSP yang mewakili Provinsi Banten.

Rusia dan Ukraina merupakan sahabat Indonesia yang memiliki potensi untuk kerja sama di bidang teknologi informasi, penerbangan, maupun sebagai pintu masuk perdagangan ke wilayah Kaukasia dan Eropa bagian timur.

“PBB perlu mendorong terciptanya situasi damai di Ukraina, dan bersama-sama mendorong agar kepentingan-kepentingan para pihak dapat dipertemukan melalui pembicaraan damai yang didukung oleh dunia internasional,” kata Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, Wakil Ketua BKSP dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas