Tribun

MK Seharusnya Jaga Negara dari Produk Undang-Undang yang Mencelakakan

Tulisan ini dibuat oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang membahas negara Indonesia mengenai persoalan konstitusi dan Undang-undang

Editor: Content Writer
zoom-in MK Seharusnya Jaga Negara dari Produk Undang-Undang yang Mencelakakan
DPD RI
Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti 

TRIBUNNEWS.COM - Mungkin karena saya sedang berada di Madinah, sehingga saya ingin menyampaikan persoalan Konstitusi dan Undang-Undang melalui tulisan terbuka ini. Karena Kota Madinah memberi inspirasi tentang sistem pemerintahan masyarakat madani. Yang rahmatan lil alamin.

Tetapi melalui tulisan ini, tentu saya tidak membahas soal Madinah. Saya ingin membahas tentang negeri tercinta saya. Tanah Airku, Indonesia. Negeri yang lahir dari sebuah peradaban yang besar di masa lampau. Negeri para wali, raja dan sultan serta pejuang-pejuang besar di jamannya. Negeri yang oleh para pendiri bangsa dicita-citakan mampu mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Cita-cita yang tertulis sangat jelas di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dipayungi oleh Lima Sila dalam Pancasila. Yang sayangnya, hingga hari ini belum terwujud. Bahkan sejak reformasi, rasanya cita-cita tersebut semakin menjauh. Karena bangsa ini semakin dicengkeram oleh segelintir elit ekonomi dan elit politik. Yang melakukan kudeta merangkak dan sistemik melalui Undang-Undang yang dilahirkan.

Undang-Undang yang faktanya menguntungkan kelompok atau golongan, dan merugikan rakyat, disinyalir cukup banyak. Dalam forum Eksekutif Brief minggu lalu, ekonom Ichsanuddin Noorsy menyatakan ada 100 lebih produk Undang-Undang yang semestinya dilakukan judicial review atau bahkan dibatalkan. Jika kita ingin konsisten mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Ini tentu bukan main-main. Pekerjaan mulia sekaligus pekerjaan agung yang harus kita kerjakan, demi masa depan anak cucu kita.

Sebenarnya negeri ini telah memiliki perangkat dalam sistem tata negara untuk melakukan itu. Untuk menjaga negara ini dari produk Undang-Undang yang mencelakakan atau merugikan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini. Yaitu: Mahmakah Konstitusi. Yang bertugas melakukan koreksi bahkan membatalkan produk Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi.

Tetapi dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi justru memutuskan bahwa Undang-Undang yang diuji tersebut sebagai bentuk open legal policy, atau kewenangan terbuka bagi pembuat Undang-Undang, yaitu DPR RI dan Pemerintah.

Bahkan tidak jarang Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa pokok materi, karena penguji gugur terlebih dahulu, karena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak berkepentingan dan tidak dirugikan terhadap gugatan yang diajukan.

*

Saya akan memberi contoh kasus yang spesifik terhadap fenomena yang saya sebut di atas. Yaitu pengujian atau judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 tersebut adalah Pasal yang mengatur adanya Ambang Batas Pencalonan pasangan Capres dan Cawapres yang dapat diusung partai politik. Atau dikenal dengan istilah Presidential Threshold. Dimana dalam Pasal 222 disebutkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusung pasangan Capres dan Cawapres harus memiliki paling sedikit 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara nasional yang sah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas