Pariwisata Nasional Tak Bisa Jalan tanpa Dukungan Pemerintah
Pariwisata Karimun Jawa tak bisa berkembang karena kebutuhan dasar destinasi wisata belum terpenuhi
TRIBUNNEWS.COM - Wakil ketua Komisi X DPR, Utut Adianto mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan dasar destinasi wisata terlebih dahulu sebelum memasarkannya.
Hal ini diutarakannya di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komis X ke Karimunjawa, Jumat (22/4). Hal ini disampaikannya dengan melihat kenyataan bahwa di Karimun Jawa listrik baru ada selama 16 jam, air bersih sulit, dan pompa bensin belum ada serta dermaganya pun sangat kecil.
"Kita mengalami dengan kapal besar, mau sandar saja susah. Air port runway-nya pendek. Kalau Karimun Jawa mau dijadikan salah satu centrum destinasi, maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi," tegasnya.
Keadaan ini pun semakin diperparah dengan pernyataan Dinas Pariwisata Jateng dan petugas Badan Pengelola Taman Wisata Karimun Jawa. Semua yang yang dipasarkan belum jalan, meski ada snorkeling, diving tetapi tidak cukup, harus ada penunjang kehidupan lain untuk menunjang pariwisata Karimun Jawa.
Apalagi, program Pariwisata Presiden Jokowi menjadi penyumbang devisa terbesar kedua, bahkan setelah 2020 nanti sektor pariwisata bisa jadi penyumbang devisa terbesar. Itu sejak APBN-P 2015 dan 2016, DPR telah menyetujui peningkatan anggaran yang cukup besar baik di Kemenpar dan Badan Ekonomi Kreatif.
Utut juga menekankan perlunya kapal cepat ke Karimun Jawa. Dia juga berharap perlunya kordinasi dan komunikasi Gubernur Jateng dan Bupati Jepara untuk membuat sektor pariwisata Karimun Jawa berkembang.
Wakil ketua Komisi X DPR, Utut Adianto mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan dasar destinasi wisata terlebih dahulu sebelum memasarkannya.
Hal ini diutarakannya di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komis X ke Karimunjawa, Jumat (22/4). Hal ini disampaikannya dengan melihat kenyataan bahwa di Karimun Jawa listrik baru ada selama 16 jam, air bersih sulit, dan pompa bensin belum ada serta dermaganya pun sangat kecil.
"Kita mengalami dengan kapal besar, mau sandar saja susah. Air port runway-nya pendek. Kalau Karimun Jawa mau dijadikan salah satu centrum destinasi, maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi," tegasnya.
Keadaan ini pun semakin diperparah dengan pernyataan Dinas Pariwisata Jateng dan petugas Badan Pengelola Taman Wisata Karimun Jawa. Semua yang yang dipasarkan belum jalan, meski ada snorkeling, diving tetapi tidak cukup, harus ada penunjang kehidupan lain untuk menunjang pariwisata Karimun Jawa.
Apalagi, program Pariwisata Presiden Jokowi menjadi penyumbang devisa terbesar kedua, bahkan setelah 2020 nanti sektor pariwisata bisa jadi penyumbang devisa terbesar. Itu sejak APBN-P 2015 dan 2016, DPR telah menyetujui peningkatan anggaran yang cukup besar baik di Kemenpar dan Badan Ekonomi Kreatif.
Utut juga menekankan perlunya kapal cepat ke Karimun Jawa. Dia juga berharap perlunya kordinasi dan komunikasi Gubernur Jateng dan Bupati Jepara untuk membuat sektor pariwisata Karimun Jawa berkembang. (Pemberitaan DPR RI)
