TRIBUNNEWS.COM - Melihat masih banyaknya Lapas dalam kondisi yang tidak layak huni membuat kenyataan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Seharusnya, pengelolaan Lapas harus konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam UU tersebut, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

"Saya menyoroti pengelolaan Lapas sebagai lembaga yang membina warga binaan pemasyarakatan, artinya apa, kalau Warga Binaan ini diberdayakan dengan baik, secara tidak langsung produktifitas mereka makin baik. Sehingga ketika mereka keluar dari Lapas, sudah menjadi orang-orang yang siap berkompetisi di masyarakat," kata Anggota Komisi III Daeng Muhammad saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kakanwil Hukum dan Ham Manado, Sulawesi Utara, Senin (2/5/2016).

Daeng mencontohkan, di  Cikarang ada 4200 pabrik, namun tidak pernah dimanfaatkan oleh Kemenkumham.

"Jika saya berada dijajaran bapak-bapak di Kemenkumham, ada potensi sebetulnya yang bisa divendorkan di dalam Lapas. Kami di Komisi III DPR akan mendukung jika penganggaran yang ada terukur," ujar Politisi F-PAN ini.

Sementara Anggota Komisi III DPR Ichsan Soelistio mengatakan, Lapas Kelas II A Manado seharusnya melakukan pendataan kemampuan para narapidana sehingga bisa diberdayakan dan menghasilkan suatu produk.

"Saya melihat di Lapas ini hanya banyak melakukan MoU saja, namun tidak berjalan. Hal itu dikarenakan Lapas bingung apa yang mau dikerjakan. Saya menyarankan agar yang dibangun UMKM terlebih dulu baru Koperasi," terang politisi F-PDI Perjuangan itu.

Kadiv Pemasyarakatan, Anthonius Ayirbala juga menerangkan saat ini disetiap kantor wilayah telah menjempatkan satu Lapas Industri skala kecil, menengah dan besar.

Menurutnya, potensi Lapas di Sulut ini lebih banyak di sektor pertanian. Saat ini saja terdapat lahan di Lapas Tondano dan Lapas anak Temohon. Lewat MOU yang sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah diupayakan mengembangkan pertanian dan mungkin dalam beberapa bulan ini akan ada panen perdana yaitu cabe dan jagung.