TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR Herman Hery menilai perlu langkah cepat untuk meningkatkan saran dan prasarana Polda Sulawesi Utara terutama di daerah perairan.

"Menurut saya ini kebutuhan mendesak, mengingat Polda Sulut tidak memiliki kapal patrol type B. Selain itu, menjaga keamanan diperairan juga memang sudah menjadi tugas utama Polri," kata Herman saat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR menggelar rapat dengan Polda Sulut di Manado, Selasa (4/5/2016).

Ia menambahkan, tak hanya kapal patroli, biaya operasional seperti bahan bakar dan penambahan SDM juga perlu dipikirkan.

Politisi F-PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa DPR bukan lembaga eksekutif sehingga Komisi III bisa memenuhi semua sarana dan prasarana yang diminta.

"Perlu diketahui untuk anggaran Polri tahun 2016 dipotong sekitar 1 Triliun belanja barang dan belanja modal. Dengan tidak dipotong saja persoalannya sudah tambal sulam, jika dipotong lagi hari ini lebih celaka lagi," jelasnya.

"Saya mengusulkan minggu depan, Kamtibmas, Dir Polair Polda Sulut berserta jajaran lain yang terkait, membuat semacam proposal presentasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, setelah itu temui saya di Jakarta dan akan saya pertemukan langsung dengan Mabes Polri. Saya berharap minimal sepertiganya dapat terealisasi," tambahnya.

Ditempat yang sama, Wenny Warou, anggota Komisi III mendukung Polda Sulut yang akan naik kelas dari type B ke type A. Tentunya semua akan disesuaikan dari segi materi, personil dan anggaran.

Sedangkan, Kapolda Sulut, Wilmar Marpaung juga berharap agar terealisasinya alat transportasi berupa Kapal Patroli (Kapal Type B) yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan di wilayah hukum Polda Sulut, sehingga dapat membantu upaya optimalisasi pelayanan Kepolisian.

Selain itu, Wilmar juga meminta pembentukan enam Polres untuk mengoptimalkan pelayanan Kepolisian, diantaranya Kabupaten Bolmong Utara, Selatan dan Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Sitaro.