TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Agustina Wilujeng Pramestuti, memaparkan politik anggaran tahun 2017 harus sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia.

Politik anggaran merupakan penegasan kekuasaan atau kekuatan politik di antara berbagai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. Politik anggaran sendiri memegang peranan kunci dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

"Politik angaran tahun 2017 harus diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan trisakti secara nyata," ungkapnya dalam pidato paripurna, pandangan fraksi DPR terhadap RAPBN 2017, di ruang rapat paripurna Nusantara II, Kamis (26/5).

Presiden Pertama RI, Soekarno, dalam Pidato Trisakti tahun 1963 memaparkan tentang tiga misi bangsa Indonesia. Pertama, berdaulat secara politik, kedua berdikari secara ekonomi, dan yang ketiga berkepribadian secara sosial budaya.

Menurut Agustina, keadilan negara merupakan kunci penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab menyangkut pemenuhan sandang, pangan, dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur tentang prinsip perekonomian nasional.

Agustina menyampaikan bahwa penetapan belanja merupakan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu karena tindakan yang ditetapkan tersebut menjadi beban kepada rakyat. Seperti pajak hutang dan lainnya harus ditetapkan oleh undang-undang melalui persetujuan DPR sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Perekonomian nasional sendiri diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. (Pemberitaan DPR RI)