TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar fraksi di DPR bisa menerima usulan dan pandangan pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN TA 2017 dan RKP Tahun 2017. Meski demikian, ada sejumlah penekanan dari pandangan fraksi yang agak tajam.

"Penekanan yang tajam itu merupakan respon dari fraksi-fraksi di DPR yang menginginkan adanya efektivitas dan efisiensi anggaran yang tepat sasaran," kata Wakul Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Taufik berharap, agar penggunaan anggaran tepat pada sasaran dan bisa mendukung Program Nawacita yang digagas oleh Pemerintah. Dirinya juga mengatakan, seluruh pandangan fraksi yang ada, sama-sama ingin mengefektifkan penggunaan keuangan negara.

"Bila penggunaan anggaran efektif, tentu akan sinkron dengan program pemerintah. Jangan sampai justru tidak efektif. Karena, sentralisasi penggunaan anggaran harus bisa menyentuh pada kebutuhan masyarakat," harapnya.

Menurutnya, program itu diantaranya meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah memperkecil kesenjangan ekonomi.

"Program pro rakyat harus menjadi prioritas. Tantangan globalisasi hanya bisa diatasi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kemiskinan hanya membuat ketidakseimbangan, ketidakadilan dan ketidakstabilan politik," tukasnya.

"Ada pula yang mengingnkan agar target laju pertumbuhan ditingkatkan lagi. Adapun bervariasinya harapan akan tingkat laku pertumbuhan ekonomi itu, didasarkan pada keinginan dari masing-masing fraksi untuk efektifitas pengguna anggaran," imbuh politisi F-PAN itu.

Tambahnya, rapat paripurna sendiri akan diadakan pada 2 Juni 2016, dan saat itu DPR akan mendengarkan jawaban maupun respon pemerintah terhadap pandangan fraksi terkait dengan ekonomi makro.