TRIBUNNEWS,JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan  bersama Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy mengadakan Diskusi dialektika demokrasi dengan tema “Monopoli dan Stabilitas Harga Menjelang Ramadhan 1437 H”  di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Diskusi tersebut mengkritisi kebijakan pemerintah  terkait harga daging sapi Rp 80 ribu/Kg, yang  dapat mematikan 5,3 juta peternak di Indonesia. Sementara itu,  harga pakan untuk per Kg daging sapi sudah mencapai Rp 45-an ribu. Kebijakan itu seolah pemerintah memaksakan peternak untuk mensubsidi orang kaya.

“Harga Rp 80 ribu/Kg untuk daging beku tidak mungkin laku di pasaran. Padahal, anggaran swasembada sapi mencapai Rp 210 triliun. Jadi, kalau kebijakan itu dipaksakan peternak akan rugi Rp 70 ribu/Kg. Sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan lintas menteri khusus untuk pangan ini,” tegas Daniel Johan.

Perbedaan data jumlah kebutuhan daging dan impor sapi antar institusi pemerintah, seperti BPS, Bulog, dan Kementerian Pertanian, mendorong untuk perlu dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) karena perwakilannya ada di seluruh Indonesia.

“Jadi, Bulog harus menjadi stabilisator harga pangan di Indonesia,” pungkasnya.

Menurut Enny Sri Hartati, masalah pangan terletak di ketersediaan daging sapi.  

“Pada prinsipnya ketergantungan (impor) pangan itu tak boleh lebih dari 50%,” tandasnya.

“Yang pasti sejak 2015, harga daging itu tetap naik, dan terus naik. Maka pemerintah harus ada koreksi atas komoditas daging untuk rakyat ini. Bahwa harga itu tergantung suplai, dan di suplai inilah ada peluang untuk permainan harga,” jelas Enny.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menyayangkan data yang berbeda dari ketiga institusi pemerintah (BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog) tersebut. Hal  itu akan terus menjadi permainan kelima kartel tersebut, dan kuncinya, hanya satu, yaitu menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga pangan.

“Saya sejak tahun 2003 sudah mendesak agar pemerintah menjadikan Bulog sebagai stabilisator harga, berikut industri produksi pangan, badan pangan, dan pasar. Jadi, kalau Wantimpres rapat dan memutuskan harga daging sapi Rp 80 ribu/Kg, maka satu-satunya jalan adalah impor, karena pemerintah tidak punya kebijakan yang antisipatif,” tambahnya.