TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan usulan awal RAPBN-P 2016 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, bertempat di Jakarta pada Senin lalu (6/6).

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit,  serta dihadiri pula oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala BPS Suryamin.

Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN-P 2016 di hadapan Komisi XI DPR RI.

Angka pertumbuhan ekonomi diusulkan 5,3%, sama dengan usulan dalam APBN 2016. Realisasi hingga akhir Mei 2016, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,92%.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan, selain angka pertumbuhan yang diusulkan 5,3%, inflasi juga telah diusulkan 4,0% lebih rendah daripada APBN 2016 yang mencapai 4,7%.

Sementara nilai tukar rupiah diusulkan Rp 13.500, lebih kuat daripada APBN 2016 sebesar Rp 13.900. Sementara itu, suku bunga SPN tetap sama dengan yang dipatok dalam APBN 2016, yaitu 5,5%.

Di sisi lain, pengusulan RAPBN-P 2016 menuai kritik dari Anggota Komisi XI, Melchias Markus Mekeng.

Menurut dia, pemerintah kurang konsisten dalam mengusulkan proyeksi APBN. Hal itu dikarenakan, pemerintah memiliki tradisi pakem perubahan APBN sehingga pemerintah selalu mengkoreksi APBN yang diproyeksikan berlaku setahun.

Tradisi pakem perubahan ini mesti dipertanyakan kembali, kata Markus, karena usul perubahan asumsi dasarnya untuk RAPBN-P tidak selalu mudah, sedangkan DPR sudah harus membahas kembali APBN 2017 yang basisnya adalah APBN 2016 di pertengahan tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), menyatakan, prestasi nyata pemerintah bukan terletak pada angka-angka yang diusulkan dalam APBN, melainkan turunnya angka kemiskinan. (Pemberitaan DPR RI)