DPR Nilai Tol Laut Tak Mampu Turunkan Harga
Program Tol Laut dicanangkan Pemerintah tak berdampak signifikan terhadap penurunan harga barang. Program tersebut dinilai mubazir dan berlebihan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program tol laut yang dicanangkan Pemerintah tak berdampak signifikan terhadap penurunan harga barang. Program tersebut dinilai mubazir dan menafikkan peran swasta dalam melayani pelayaran sampai ke pelosok daerah.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyarankan Pemerintah untuk memelihara transportasi laut dengan didukung lebih dari 14.000 kapal swasta dan sebagian kecil kapal pemerintah, ketimbang melaksanakan program tol laut.
“Selama ini, yang membuat distribusi logistik antarpulau menjadi lebih murah bukan karena tol laut, tetapi peran swasta yang besar. Mereka tersebar, sudah melayani secara reguler dan jumlahnya ribuan,” ungkapnya, Rabu (8/6/2016).
Bambang menuturkan bukti bahwa Program tol laut tak signifikan terhadap penurunan harga barang dengan memperbandingkan harga barang di Jawa dan daerah sebelum program tol laut relatif sama, bahkan di beberapa daerah lebih murah.
Sebagai contoh, per 5 Juni 2017, harga daging di Jakarta mencapai Rp120.000 per kg, sementara di Manado Rp95.000 dan Manokwari Rp100.000 per kg. Demikian juga harga minyak goreng di Ibu Kota masih berkisar Rp12.700 per kg, tetapi di Manado Rp11.100 dan di Jayapura Rp12.000 per kg.
Tol laut, katanya, tidak akan mampu menekan harga karena armada, jalurnya dan jadwalnya sedikit. “Kalau jadwalnya berminggu-minggu sama saja bohong. Kalau cuma satu atau dua kapal, tidak ada pengaruh pada harga barang.
Bambang mengatakan bahwa manfaat tol laut terlalu dibesar-besarkan pemerintah, padahal nyatanya program itu mubazir dan menghambur-hamburkan anggaran negara yang terbatas.
“Harusnya berikan saja subsidi ke swasta agar mereka jalannya lebih tepat waktu dan reguler, tidak usah bangun kapal baru dengan investasi sangat besar. Daripada begitu, anggarannya untuk keruk alur pelayaran yang sudah dangkal,” ujarnya.
Dia mengatakan Indonesia laut yang lebih luas dari daratan atau pulau memberikan keuntungan sehingga infrastruktur transportasi/logistik menjadi lebih murah.
“Karena ada laut sebagai prasarana transportasi, pemerintah tidak perlu bangun infrastruktur jalan raya dan mengeluarkan biaya rutin untuk pemeliharaan tiap tahun yang mencapai Rp100 triliun lebih, sehingga otomatis harga logistik menjadi lebih murah,” jelasnya.
Dia memberikan contoh, tarif pelayaran menggunakan kontainer dari Jakarta ke Jayapura dengan jarak lebih kurang 5.500 km sekitar Rp15 juta atau hanya Rp2.700 per km.
Sebagai perbandingan, ongkos angkut dengan truk dari Jakarta ke Cikarang dengan jarak kurang dari 100 km mencapai Rp2 juta atau Rp20.000 per km.
Bambang menyatakan harga barang dan sembako di daerah pesisir kawasan timur Indonesia yang bisa diakses kapal laut relatif sama dengan daerah lain di kawasan barat, bahkan beberapa jenis barang lebih murah.
"Yang menyebabkan harga menjadi mahal karena barang itu diangkut lagi melalui darat atau udara ke daerah pedalaman. Infrastruktur jalan buruk dan tarif pesawat mahal membuat harga naik ratusan kali, sehingga rakyat di pedalaman tidak bisa menikmati hasil pembangunan," ujarnya. (Pemberitaan DPR RI)