TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai rencana Pemerintah untuk memangkas anggaran belanja dalam APBN Perubahan 2016 di sejumlah kementerian/lembaga merupakan  hal yang aneh. Menurut dia, biasanya APBN-P digunakan untuk menambah anggaran.

 “APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Karena biasanya APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ujarnya. Hal itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (9/6/2016).

Politisi PKB memahami kebijakan pemangkasan ini dikarenakan kurangnya penerimaan dari sektor pajak, sedangkan pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor sehingga perlu dilakukan prioritas anggaran di sejumlah bidang.

Namun, dia mengkhawatirkan pemangkasan anggaran ini akan mengganggu percepatan pembangunan karena pemotongan dilakukan terhadap lembaga pemerintah yang terkait birokrasi.

“Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparatur sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong dalam APBN-P 2016. Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri, Setneg,” ujar Lukman.

Untuk itu, Ia menegaskan agar  pemotongan di sektor birokrasi dikaji ulang  demi berjalannya program pemerintah.

"Sebenarnya setuju saja untuk efisiensi. Tapi untuk sektor tertentu seperti birokrasi itu sudah anggaran kecil dipotong, itu ganggu kinerja. Untuk tunjang pekerjaan baik, aparatur sipil negara ini harus baik juga," ungkap Lukman.

Saat ini, ujar Lukman, pemerintah sedang meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PNS dengan gencarnya  melakukan program pembinaan dan pelatihan teknis PNS.

Oleh karenanya, kata Lukman, pemotongan anggaran berdampak pada proses berjalannya program pemerintah, salah satunya terkait pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal.  

"PNS harus di-upgrade. Kalau enggak ada anggaran pelatihan, kami jadi pesimistis pelayanan ini akan maksimal," ujarnya.

Legislator dapil Riau II ini juga menegaskan bahwa Komisi II sedang berupaya untuk mempertahankan jumlah anggaran di kementerian yang menjadi mitra kerjanya agar tak berkurang dalam APBN-P 2016 yang akan disahkan nantinya. (Pemberitaan DPR RI)