TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menuding pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Bambang menyatakan bahwa pemerintah sangat lemah mengantisipasi lonjakan harga sembako, terutama komoditas daging yang kian meroket.

Padahal, lanjut Bambang, sesuai Pasal 25 UU Perdagangan Nomor 2 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mengendalikan mutu yang baik dan harga yang terjangkau dalam jumlah yang cukup.

“Tak hanya itu ada payung hukum lainnya yaitu Pasal 2 ayat (6) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang 11 komoditas barang atau kebutuhan pokok. Dengan adanya payung hukum tersebut seharusnya 11 komoditi bisa dikendalikan pemerintah. Tapi faktanya pemerintah tak bisa,”tandas Bambang kepada Parlementaria dalam rilisnya, Minggu (12/6).

Bambang mencontohkan, tingginya harga daging sapi di DKI yang mencapai Rp 115 ribu per kilogram memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan komoditi.

“DKI yang otomatis pusat Negara justru tinggi. Ini membuktikan kalau pemerintah lemah serta tak hadir di masyarakat dan kalah dengan spekulan. Ini kesalahan pemerintah sekarang dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian,”paparnya.

Kemudian, Bambang juga membandingkan perlindungan komoditi yang dilakukan pemerintah Malaysia.

“Di sana ada price control act (UU kawalan terhadap 30 komoditas). Pemerintah menentukan harga 30 komoditas dan pengusaha diberi keuntungan yang wajar,”terangnya.

Bambang memaparkan apabila ditemukan ada pelanggaran  dalam price control act, dan penyebabnya tidak dapat dijelaskan maka pengusaha akan dijerat pidana ekonomi.

“Ini bentuk sikap tegas pemerintah Malaysia mengendalikan komoditi yang menjadi hajat hidup rakyat," tandasnya. (Pemberitaan DPR RI)