TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota Komisi IV DPR dan Bulog,  Ibnu Multazam menanyakan kepada Dirut Bulog Djarot Kusumayakti mengenai jumlah gabah yang telah berhasil diserap oleh Perum Bulog saat panen raya nasional.

“Sudah berapa persen dari panen gabah nasional yang berjumlah sekitar 75 juta ton, terserap oleh Bulog sampai saat ini. Karena sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015 bahwa Bulog dalam penyerapannya harus mengutamakan gabah dari dalam negeri,” tanya Ibnu Multazam disela-sela RDP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurutnya, para petani tidak akan menahan beras atau gabahnya terlalu lama, tetapi mereka akan langsung menjual pada saat panen raya.

Namun biasanya keluhan Bulog adalah tidak bisa membeli gabah, karena harga pasar gabahnya sudah di atas HPP.

“Dan berapa cadangan beras Bulog untuk raskin pada saat sekarang, sebab nanti akan ketemu solusinya, yakni selisihnya antara yang diserap melalui mekanisme Bulog itu sendiri, dan yang diserap melalui mitra ?,” ucap politisi F-PKB dapil Jatim VII tersebut.

Terkait dengan impor beras, Ibnu mengatakan bahwa untuk me repacking beras impor, agar bisa dilacak, seharusnya karung beras Bulog impor itu sudah ada tulisan asal usul berasnya.

“Hal ini agar masyarakat bisa membedakan asal usul beras tersebut, karena seharusnya me repacking beras impor sama dengan  merepacking beras dari dalam negeri, yakni dengan menunjukkan asal usul negara penghasil beras tersebut,” tuturnya.

Ibnu juga menerangkan alasan dilakukannya hal itu, yakni agar masyarakat juga bisa menilai, apakah kualitas beras impor lebih bagus atau lebih buruk.

Seiring rencana diberikannya dana dari PNM kepada Bulog senilai 2 Trilyun rupiah, yang akan digunakan untuk membeli rice milling unit dengan kapasitas 1 juta ton dan silo jagung, Ibnu Multazam menyarankan agar jangan sampai rice milling unit dan silo jagung tersebut nantinya hanya menjadi idol seperti pengalaman sebelumnya. (Pemberitaan DPR RI)