TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi film dokumenter ‘Papua; Mengungkap Sebuah Fakta’ yang diinisiasi oleh Jimmy Demianus Idjie.

Hal itu disampaikan usai menjadi pembicara dalam peluncuran film dokumenter dan diskusi publik dengan tema ‘Papua: Dulu, Kini dan Esok’ di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR, RI, Senayan Jakarta, Selasa, (21/06).

“Ini adalah satu optimisme terhadap apa yang terjadi di Papua, karena kalau 1 foto aja bisa mendapatkan 1000 kata, maka film ini bisa 1 juta kata. Saya sambut baik film yang diinisiasi oleh Jimmy Demianus Idjie ini,” ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini juga menaruh harapan agar film ini bisa ditonton oleh masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia saja.

“Mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh bukan hanya masyarakat Indonesia saja tapi juga masyarakat dunia. Sehingga bisa melihat realitas yang ada di Papua dulu dan kini,” tuturnya.

Terkait Otsus Papua, Fadli yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otsus Papua, Aceh, dan DIY Yogyakarta DPR RI ini juga optimis terhadap pembangunan di Papua, dan untuk mencapai target pembangunan masih diperlukan waktu.

“Ya Otsus sudah berjalan sejak 2001, kini memasuki 15 tahun ya. Sudah banyak yang dilakukan untuk memberikan affirmative action di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pembangunan infrstruktur. Saya kira masih cukup optimis, ini kan masih berlaku sekitar 10 tahun lagi,” jelasnya.

Ia juga merespon beberapa kritik yang ditujukan terhadap realisasi dari UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  Provinsi Papua yang belum optimal. Fadli mendorong agar hal itu diperbaiki dan dievaluasi, bahkan jika perlu dilakukan revisi terhadap UU tersebut.

“Meskipun ada juga kritik bahwa UU itu belum terealisasi dengan baik, termasuk dana Otsus yang belum maksimal sampai pada tujuannya. Ini yang saya kira perlu diperbaiki. Oleh karenanya perlu ada evaluasi dan jika diperlukan adalah revisi terhadap UU Otsus tersebut,” terangnya.

Ketua DPD RI Irman Gusman yang juga bertindak sebagai pembicara mengatakan DPD akan mengoptimalkan perannya dalam perjuangan di Papua. Menurutnya, DPD merupakan pelengkap untuk membangun Indonesia sejahtera. Ia menjelaskan bahwa persoalan Papua bukan saja di permasalahan anggaran, tapi juga bagaimana pengelolaannya.

" Di  Papua bukan permasalahan anggaran dalam bentuk uang, tapi bagaimana pengelolaannya. Terutama dalam pengelolaan perencanaan sehingga bisa membangun Papua," kata Irman. (Pemberitaan DPR RI).