“WTO selama ini berpegang pada asumsi bahwa perdagangan dipandang sebagai sesuatu yang gender neutral sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung gender blind. Dalam hal ini kita ingin menempatkan isu gender ini sebagai konsideran saat juru runding WTO melakukan proses negosiasi. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan saat diratifikasi di dalam negeri memberikan dampak yang seimbang bagi setiap komponen dalam masyarakat. Selain itu, fokus gender juga disematkan pada pengembangan kewirausahaan pengusaha perempuan berbasis UKM. Dengan terakomodasinya isu gender, diharapkan perdagangan dapat memberikan efek kemajuan sosial yang meluas.”

Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan mengikuti Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (Parliamentary Conference on the World Trade Organization) yang berlangsung di Jenewa, 13-14 Juni 2016 yang dihadiri oleh 58 parlemen dan organisasi internasional.

Usulan untuk mengakomodasi isu gender disampaikan Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan Steering Committee persiapan Konferensi PCWTO ini yang diadakan pada bulan Februari 2016.

Usulan tersebut kemudian menjadi salah satu agenda Konferensi dan Nurhayati Ali Assegaf menjadi pembicara di sesi Trade as Vehicle of Social Progress: the Gender Perspective. Paparan dapat diakses melalui http://www.ipu.org/splz-e/ trade16/assegaf.pdf.

Dalam Konferensi ini, para anggota parlemen dunia membahas sejumlah isu utama pasca adopsi Nairobi Package dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-10 WTO di Nairobi Kenya.

Terutama menjadi highlight adalah kebuntuan penyelesaian Putaran Doha yang memiliki fokus khusus pada peningkatan prospek perdagangan negara-negara berkembang.

Tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menjadikan progress perundingan WTO berjalan sangat lamban dan sulit untuk menghasilkan teks modalitas yang menjadi dasar single undertaking.

Kelambanan ini yang kemudian coba diisi oleh perjanjian perdagangan regional.

Terdapat kekhawatiran bahwa negara-negara akan beranjak meninggalkan WTO dan mereduksi peran WTO hanya sebatas badan penyelesaian sengketa perdagangan menyusul proliferasi perjanjian perdagangan regional.

Selain itu, dibicarakan pula mengenai upaya-upaya untuk mengaitkan perdagangan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam kesempatan dialog di salah satu sesi pertemuan, Jon Erizal, Anggota BKSAP dari Komisi XI menyampaikan kepada sidang dukungan bagi peningkatan fleksibilitas dan transparansi apabila WTO ingin menyelesaikan perundingan Putaran Doha.

“WTO selayaknya jangan tersandera oleh tarik menarik kepentingan antara negara anggota. Indonesia melalui G-20 dapat mendorong alternate proposal untuk menjembatani perbedaan posisi runding terkait isu-isu sensitif namun tanpa mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang dan least-developed countries (LDCs). Dalam hal ini kita berpandangan bahwa dimensi pembangunan tetap harus menjadi bagian penting dalam tata perdagangan dunia,“ demikian ditegaskan Politisi PAN yang mewakili Dapil Riau I ini.

Selain Ketua BKSAP sebagai ketua delegasi, komposisi delegasi DPR RI juga terdiri dari Wakil Ketua BKSAP Saifullah Tamliha dari F-PPP dan anggota BKSAP Jon Erizal dari F-PAN.

Konferensi ditutup dengan adopsi Outcome Document yang menjadi rekomendasi bagi komisi urusan perdagangan di masing-masing negara dalam menindaklanjuti implementasi butir-butir Nairobi Package.

Outcome Document dapat diakses melalui http://www.ipu.org/splz-e/ trade16/outcome.pdf (Pemberitaan DPR RI)