TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR bersama Pemerintah yang diwakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan 100 unit rumah

khusus untuk pimpinan Kelompok Keagamaan, Kepala Suku dan para Pelintas Batas di Jayapura, Papua, Sabtu (25/6/2016).

“Saya selaku pimpinan Komisi V DPR, sangat berbahagia, senang dan bangga telah terselesaikannya pelaksanaan pembangunan rumah khusus

tahap pertama ini bagi pimpinan keagamaan, kepala suku, dan para pelintas batas,”kata Pimpinan Tim Kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR Michael

Wattimena kepada wartawan usai peresmian.

Pembangunan rumah khusus ini, menurut Michael, diinisasi oleh oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), dimana peruntukannya bertujuan untuk para

hamba-hamba Tuhan seperti, pendeta, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang memang layak menerima rumah tersebut.

“Rumah khusus ini juga sangat istimewa perlakuannya, karena disini tipe 45 dan layak. Saat saya melakukan kunjungan kerumah khusus tersebut

sangat sehat, dan harapannya menimbulkan keluarga yang sehat serta pada akhirnya menghasilkan anak-anak yang sehat dan cerdas bagi bangsa

dan Negara,”terang Michael.

Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, bantuan rumah khusus ini sangat membantu masyarakat untuk pembangunan rumah layak huni,

“Ini merupakan program pembangunan sejuta rumah. Program besar Nawacita yang menjamin pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah bagi

semua lapisan masyarakat,”terangnya.

Lebih lanjut, harap Michael, pembangunan rumah khusus ini dapat mengurangi jumlah backlog perumahan, khususnya di tanah Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pembangunan rumah khusus ini adalah program yang peruntukannya untuk perbatasan, nelayan,

pemuka agama, guru, tenaga medis didaerah-daerah salah satunya seperti di Papua ini.

“Kita membangun sudah 2 ribu lebih ditahun 2015 hingga 2016. Ini akan terus dilakukan. Untuk wilayah Papua sendiri memang alokasinya jauh lebih

besar dari provinsi lainnya, namun pasti belum cukup karena memang kebutuhannya lebih banyak. Tentunya dengan persetujuan Komisi V DPR

untuk memperbesar alokasi jumlah rumah yang boleh dibangun di Papua dan Papua Barat,”jelas Menteri PUPR Basuki.

Basuki pun menerangkan, bahwa kita masih punya backlog rumah sekitar 13 juta, “Karena Backlog rumah, makanya ada program sejuta rumah. Itu

kan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak,”pungkasnya.

Sementara itu, pemuka agama menyambut baik peruntukan rumah khusus ini, dan diharapkan dapat terus berkelanjutan. Perwakilan Kepala Suku

pun mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah pusat, DPR, Pemprov, dan MRP atas pembangunan ini, “Kami patut mengucap syukur karena

berkat yang cukup besar bagi Papua. Saya juga mengharapkan kepada bapak untuk terus melanjutkan di sisa pembangunan di 5 wilayah adat, agar

Papua tetap berada dia alam kesejahteraan”ujarnya.

Kunjungan Komisi V Kali ini, diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia (F-PKS), Saiful Rasyid (F-Gerindra), Ade Rezki Pratama

(F-Gerindra), Willem Wandik (F-PD), Mahfudz Abdurarahman (F-PKS), Ahmad H.M Ali (F-Nasdem), Musa Zainuddin (F-PKB). (Pemberitaan DPR RI).