TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana, melihat arus mudik lebaran 2016 masih minim koordinasi antarinstansi.

Hal itu terlihat pada kejadian 'Horor Brexit' saat arus mudik.

Ia mengingatkan sejak awal tentang perlunya skenario lain jika terjadi kemacetan parah di pintu Tol Brebes Timur.

"Setiap instansi terkait sama-sama bekerja keras, namun minim koordinasi antarinstansi. Akibatnya penanganan masalah lamban dan terkesan tidak ada yang siap bertanggung jawab di lapangan saat kejadian Brexit Horor," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/07/2016).

Yudi melihat manajemen informasi publik di jalur mudik tidak berjalan baik.

Ia juga berpendapat seharusnya ketika potensi macet di Cipali mulai terlihat.

Sejak di pintu keluar Cikampek pun, sebagian diarahkan ke jalur Selatan.

"Karena kesepakatan dengan DPR bahwa maksimum jalur Utara hanya bisa menampung 50 persen pemudik, sisanya ke jalur tengah dan selatan. Tidak ada broadcast informasi kepada pemudik mengenai kondisi lalu lintas di depan mereka, baik sejak di Cikampek maupun saat pemudik terjebak kemacetan di Cipali dan Brebes," katanya.

Padahal, menurut Yudi, pemerintah bisa meminta bantuan semua operator ponsel di Indonesia untuk broadcast semua informasi yang dibutuhkan pemudik.

"Saat arus mudik macet parah hingga mencapai minimal 5 km, harusnya langsung tol digratiskan untuk mempercepat keluarnya kendaraan dari tol. Itu tidak dilakukan karena tidak ada yang mengatur pengelola tol. Oleh karena itu diperlukan regulator yang bisa mengatur operator tol," ungkap Yudi.