TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reshuffle ketiga yang dilakukan Presiden ditanggapi oleh Anggota Komisi DPR sebagai kabinet coba-coba. 

Selama satu setengah tahun, Presiden telah melakukan dua kali reshuffle hingga baru-baru ini terhitung sebagai reshuffle ketiga. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang haryo Soekartono mengkritisi reshuffle kali ini sebagai kabinet ini adalah kabinet coba-coba yang dapat menghilangkan kredibilitas pemerintah.

“Dalam waktu 1 setengah tahun reshuffle sampai 2 kali. Ini kabinet coba-coba. Mestinya Presiden tidak melakukan coba-coba, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau sampai terjadi reshuffle ketiga kali, berarti kabinet ini benar-benar kabinet coba-coba,” ujar Bambang.  

Posisi Menpora, Menkes, Mentan, dan Menteri BUMN mestinya masuk dalam jajaran menteri yang di-reshuffle karena dinilai memiliki kinerja  yang buruk.

Seperti Mentan yang dinilai Bambang gagal dalam mencapai target swasembada pangan. Di era Amran Sulaiman, justru 11 komoditas pangan yang penting tidak terjaga mutu, jumlah dan harganya. Gula, kedelai, beras, sampai daging justru banyak diimpor.

“Saya masih pesimis dengan perubahan kabinet kali ini. Di bidang ekonomi, tidak pernah ada evaluasi terhadap situasi ekonomi. Contoh, 12 paket kebijakan ekonomi tidak berdampak signifikan. Ini mengakibatkan ekonomi kita melambat,” tegas Bambang.

Namun, Bambang sedikit mengapresiasi masuknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Dengan masuknya Sri Mulyani, tim ekonomi diharapkan kembali solid. 

Terpilihnya Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian juga diapresiasi. Airlangga dinilainya, orang yang kapabel. Tapi, lebih tepat lagi bila dia ditempatkan sebagai Menteri Perdagangan.

Justru Enggartiasto Lukita tidak kapabel di perdagangan. Bambang khawatir apa yang sudah dirintis Thomas Lembong malah tidak bisa diteruskan oleh Enggar.

“Pak Lembong orang yang tepat. Dia punya hubungan internasional yang sangat baik,” katanya. 

Ditambahkan Bambang, pemerintah harus lebih fokus pada pembenahan sektor pangan dan ekonomi. Dua sektor ini masih menjadi sumber kegaduhan.

Yang juga perlu pembenahan mendesak adalah pembangunan karakter manusia Indonesia. Rasa kebangsaan kerap terkikis.

Pemberdayaan SDM handal terlupakan. Untuk itu, perlu menempatkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang handal. 

Sektor hukum dan pertahanan keamanan juga masih mendapat nilai minus di mata Bambang. Penegakan hukum masih sangat lemah.

Dan kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayaff di Filipina, bukti anak bangsa tak cukup mendapat perlindungan. Sementara mengomentari lengsernya Rizal Ramli dari kursi Menko Maritim, sudah tepat. Rizal kerap mencari pencitraan dan popularitas saja. 

Banyak kebijakan Rizal tak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya, lanjut Bambang, membuka kembali jalur kereta ke Pelabuhan Tanjung Priok. Itu akan mengacaukan jalur sebidang.

Dengan membuka jalur pelabuhan, berarti butuh rangkaian kereta yang cukup banyak, karena setiap kapal akan membawa sekitar 1.000 kontainer. Tentu ini mengganggu arus lalu lintas perkotaan dengan bertambahnya rangkaian kereta barang.  (Pemberitaan DPR RI)