TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekantono, saat di Ternate, Maluku Utara, Selasa (02/08) menilai kebijakan tol laut di wilayah tersebut tidak efektif. 

Menurut Bambang, minimnya armada kapal membuat kapal tak dapat melayani semua pelabuhan di Malut yang berakibat tidak maksimalnya distribusi logistik. 

"Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan  armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai roaf trip yang diharapkan."

Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi ligistik lancar dan tidak membebani anggaran negara.

"Sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi. Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut, "ungkap Bambang. 

Selama ini, sambung politisi Gerindra masih mengandalkan kapal milik Pemerintah sehingga ketersediaan logistik bagi masyarakat tak terpenuhi secara maksimal dengan harga murah. 

Oleh sebab itu, pemberdayaan kapal swasta sekali lagi bisa mempercepat dan memeratakan distribusi logistik.

Menurut Bambang, praktis dari empat pelabuhan di Malut tidak bisa terlayani dengan baik, karena kapasitas kapal pemerintah, yaitu Caraka 3 hanya 90 teus.

Padahal, satu pelabuhan butuh kapal setidaknya 80 teus. Itu berarti tiga pelabuhan lainnya tak terlayani. (Pemberitaan DPR RI).