TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah kalimantan barat (Kalbar) terus gencar mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Atas dasar itu, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Pelindo II agar dapat merealisasikan pembangunan pelabuhan samudera di Pantai Kijing, Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

Pembangunan tersebut diharapkan dapat percepat pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) membantu Pelindo II dalam mengembangkan pelabuhan laut di Kijing. 

Hal itu dikarenakan pelabuhan Pontianak tidak memadai lagi menampung kebutuhan aktivitas perdagangan. 

“Pelabuhan ini sudah tidak bisa lagi dikembangkan, hanya bisa dilakukan efisiensi dengan modernisasi peralatan yang ada,” ungkap Lasarus saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (01/08/2016).

Selain itu, lanjut Lasarus, salah satu masalah yang dihadapi pelabuhan tersebut adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas.

Akibatnya, akses transportasi kapal semakin sulit karena tergantung pada pasang surut air laut.

“Kami mendorong Pelindo cepat mencari solusi, supaya pelabuhan baru yang nanti bisa masuk kapal besar. Tidak seperti sekarang, tunggu jamnya dulu baru bisa sandar.  Dalam kota Pontianak juga sudah mulai macet, nah begitu peti kemas pindah kesana (Kijing), maka dengan sendirinya seluruh aktivitas terkait peti kemas ini akan keluar dari kota dan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat dalam kota Pontianak,” jelas Lasarus.

Dalam pertemuannya dengan PT Pelindo II tersebut, hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem) bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar.

Selama ini untuk mengekspor salah satu komoditas utama Kalbar yaitu Crude Palm Oil (CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut.  

“Sampai saat ini kita tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain,” tegasnya.

“Makanya kita minta apa yang menjadi hambatan, untuk mempermudah dan mempercepat sehingga pembangunan pelabuhan laut di Kijing segera terealisasi pada tahun 2020” imbuh politisi dari dapil Kalimantan Barat itu.

Nantinya, Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat sehingga ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan tersebut. (Pemberitaan DPR RI).