TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) belum maksimal. 

Hal ini diutarakan Anggota Komisi VI DPR RI Nur Hasan Zaidi usai pertemuan dengan sejumlah BUMN di Ternate, Malut, Selasa (02/08).

Menurut Nur, BUMN di Malut belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Penyebabnya, kurangnya koordinasi dan sinergi ditengah besarnya potensi kekayaan alam dan pariwisata di Malut. 

"Kata kuncinya sinergi dan koordinasi antara BUMN, Pemda, dan kementerian terkait belum berjalan. Mestinya antara pelayanan dan  bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal," ujar politisi PKS ini.

Ditambahkan, Nur Hasan, investasi jangka panjang di Malut harus pula diperhatikan oleh sejumlah BUMN. Investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat.

"Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang. Apalagi, di Malut ada 'sepenggal surga', yaitu kekayaan alam dan pariwisata."

Pada bagian lain, dia juga menyoroti soal kesiapan SDM di Malut. Bila SDM bagus, lanjutnya, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik.

Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Malut.

Nur Hasan mengingatkan tentang faktor historis Malut yang sangat panjang. Sebelum Indonesia merdeka, sudah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI.

Bahkan, kesultanan di Malut telah memberi sumbangsih terbaiknya bagi Indonesia. Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Malut dan rakyatnya.

Ternyata, harapan itu tak banyak direalisasikan, terutama oleh Pemerintahan Jokowi saat ini. (Pemberitaan DPR RI)