TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pada Selasa (02/08), Kepala DKP tentang potensi perikanan dan kelautan di Prov. Maluku Utara mempresentasikan tentang Potensi Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional.

Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Daniel Johan bersama 17 orang anggota Dewan memberikan dukungan penuh usai melihat presentasi tersebut. 

 “Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang begitu kaya. Sangat mungkin bisa dijadikan sebagai lumbung ikan nasional,” ujar Djohan saat meninjau Pelabuhan Perikanan Bastilong, Maluku Utara.

Anggota Tim  Komisi IV DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal dari FPKB menyampaikan sikap senada bahwa Maluku Utara bisa menjadi “Lumbung Ikan Nasional”, luas lautnya yang lebih besar dari pada daratan.

Kondisi ini berdampak pada potensi perikanan yang melimpah. Menurutnya, potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara sudah mendukung secara alamiah.

Tinggal Pemerintah Pusat maupun Daerah, menyiapkan segala pendukung infrastruktur. 

“ Untuk lumbung ikan harus ada dukungan masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu dari kalangan DPR dan pasti mendukung,” ujar Daniel.

Dukungan itu, sambung Daniel harus ditambah dengan kebijakan pemerintah menjadikan Malut sebagai Lumbung Ikan nasional (LIN) harus menjadi kepentingan bersama, bukan saja Malut tapi juga nasional.

Lebih jauh Daniel mengatakan, untuk itu perlu diperkuat sentra-sentra yang menjadi unggulan perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia, sementara kesiapan infrastrukturnya harus pula didukung adanya program. 

Dia juga mengakui, permasalahan sangat minimnya infrastruktur juga masih terjadi di sebagian daerah Jawa.

“Tentu ini berkaitan dengan kebijakan anggaran karena APBN kita tidak cukup untuk seluruh kebutuhan yang ada didaerah,” katanya.

Yang paling penting,  Pemprov. Malut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perikanan dan kelautan menjadi industri.

“Jadi nilai tambah itu adanya di industri, sehingga kita akan dorong industri perikanan, yang salah satunya di Morotai,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Prabowo seusai pertemuan, mengakui Prov. Maluku Utara memiliki potensi perikanan cukup besar, mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Selain harus dilindungi, potensi  ini juga perlu ditingkatkan lagi. 

Nilanto menegaskan, laut Maluku Utara ke depan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang asing, baik dari sisi modalnya, maupun kapalnya.

“Sehingga masyarakat dapat memperoleh ikan sebanyak mungkin,” jelasnya.

Menurutnya, dalam tiga tahun mendatang pemerintah akan membangun industri perikanan dan kelautan dengan menggandeng investor luar negeri.

Sejauh ini sudah banyak negara yang melakukan penawaran untuk meembangun industri, namun masih dikaji Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara Buyung Radjiloen mengatakan, wilayahnya bisa dijadikan Lumbung Ikan Nasional (LIN) agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam menyejahterakan masyarakat.

“Kita sudah sampaikan strategi untuk membangun tiga cluster di Tobelo, Ternate dan Bacan. Ini bisa dikatakan tol lautnya perikanan, karena kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada,” tambahnya.  (Pemberitaan DPR RI).