TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada hari Jumat (5/8), anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan tentang Revisi atas APBN-P 2016 tidak kredibel. 

Hal ini dibuktikan dengan dipangkasnya beberapa pos anggaran serta postur APBN-P 2016 yang tidak well-disigned, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan.

Pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN-P 2016.

“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015, "ujar Heri. 

Heri mencontohkan, realisasi anggaran di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95% dari anggaran belanja sebesar Rp33,7 triliun.

Ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.

Sementara realisasi belanja Kemenkeu 83,95% justru mendapat pagu anggaran belanja Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari tahun anggaran 2015.

Per 7 Juni 2016 lalu, kata Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96%.

Sebelumnya, sejak Sri Mulyani menduduki kursi Menkeu, Postur APBN-P 2016 dipangkas Rp133 triliun yang terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer daerah Rp68,8 triliun.

Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp219 triliun.

Ditambahkan Anggota F-Gerindra DPR ini, skema penyusunan anggaran hampir sama di semua kementerian/lembaga.

“Buktinya dari pagu sebesar Rp795,5 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, hanya terealisasi sebesar Rp725,6 triliun. Artinya, selama ini penyusunan anggaran hanya ‘asal jadi’. Bahkan, terkesan hanya ‘copy-paste’.

Pola penyusunan anggaran seperti itu tentu akan menghasilkan postur APBN yang tidak kredibel, karena hanya didasarkan pada angka-angka perencanaan, bukan berbasis pada realisasi,” ungkap Heri.

Mestinya, lanjut Heri, penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata.

Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan UU dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Sementara tentang pemangkasan transfer daerah, pemerintah hendaknya berhati-hati, karena bisa berimbas pada terbengkalainya sejumlah program daerah yang sudah direncanakan sebelumnya.

Heri berharap, revisi kali ini mestinya jadi momentum untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel dan dapat dipercaya.

Menurut Heri, sebaiknya penyusunan rencana kegiatan program harus melalui pendekatan perencanaan yang holistik, fokus, terpadu, terintegrasi, dan spesial (lokasi yang jelas).

Selain itu penyusunan juga harus kreatif menggenjot sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak.  

Catatan kritis Heri lainnya, proses perencanaan yang integratif hendaknya menekankan pada money follow program yang realistis, bukan sebatas khayalan.

Dan money follow program sebaiknya diimplementasikan untuk mengamankan alokasi anggaran pada prioritas relokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan dan efisiensi program non prioritas.

Sinergi Kemenkeu dan Bappenas, sambung politisi dapil Jabar IV ini, dalam menghadirkan proses perencanaan harus sesuai dengan apresiasi masyarakat lewat proses Musrenbang yang kredibel sesuai asas-asas perencanaan yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Pemberitaan DPR RI)