TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 beberapa waktu yang lalu. 

Anggota Badan Anggaran DPR, Dony Ahmad Munir menilai RAPBN 2017 cukup optimis, setidaknya dari sisi asumsi makro akan ada kenaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap rendah.

“Kalau target seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai, tentu sebuah perkembangan yang menggembirakan bagi ekonomi  kita. Sebab ekonomi global masih melemah, tetapi ekonomi kita justru masih meningkat. Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena gejolak eksternal masih berpotensi mengganggu kinerja ekonomi kita,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08/2016).

Meski demikian, tambah politisi F-PPP itu, kondisi makro ekonomi yang kian membaik, ternyata belum mampu mendorong perkembangan sektor riil dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

“Seharusnya dengan  inflasi yang menurun dan pertumbuhan yang cukup tinggi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih cepat. Untuk itulah kualitas pertumbuhan ekonomi harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lebih baik,” jelas Dony.

Politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga menekankan, RAPBN 2017 harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk menekan kemiskinan dan pengangguran.

Mengingat saat ini daya beli masyarakat terus merosot, terutama rakyat kecil seperti petani dan nelayan.

“Hal ini harus memperoleh perhatian pemerintah karena sektor lain seperti kinerja ekspor dan impor serta investasi juga belum sepenuhnya membaik,” imbuh politisi yang juga Anggota Komisi X DPR itu.

Sebagaimana diketahui dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 juga menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp 1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp 50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp 1.546,7 triliun.

Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi menargetkan Rp 240,4 triliun, atau diturunkan Rp 33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp 273,8 triliun.

Sementara itu, untuk belanja negara dalam RAPBN 2017, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.

Ekonomi tahun depan, tampaknya memberikan harapan lebih optimis.

Optimisme itu terlihat dari asumsi makro yang disusun pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 4,0 persen, nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.300 per dolar AS, dan suku bunga SPN-3 bulan sebesar 5,3 persen.

Kemudian, harga minyak internasional 45 dolar AS, lifting minyak 780 juta barel/hari; dan lifting gas 1,15 ribu barel setara minyak/hari.

Menurut Presiden, dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen.

“Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengakui perlu kerja yang sangat keras, mengingat ketidakpastian bersumber dari pelambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara maju belum sesuai harapan,” jelas Presiden.