TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengunjungi kantor Redaksi Tribunnews (Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia), Palmerah Selatan, Jakarta Pusat,Senin (22/08).

Pada kesempatan itu, Ade bersilahturahmi dengan seluruh staf sekaligus berdiskusi mengenai isu-isu terkini. 

Akom sapaan akrab dari Ade Komarudin juga menjelaskan semenjak didaulat sebagai ketua DPR, Ia berusaha meningkatkan kinerja DPR dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Sayangnya, pemberitaan yang beredar seringkali tidak dilakukan secara seimbang. 

"Nah, saya mengucapkan terimakasih atas pemberitaan Tribunnews selama ini yang menurut saya sangat baik. Sejak saya dilantik pada 11 Januari, sepanjangan jadi pimpinan saya sudah berusaha memperbaiki keadaan, "ujarnya. 

Selain itu, Akom membahas beberapa isu terkait legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Akom menjelaskan telah berupaya meningkatkan kinerja di bidang legislasi yang terbukti dengan telah disahkannya 12 undang-undang dalam kepemimpinannya. 

"Sejak dilantik bulan Januari, saya fokus pada legislasi agar lebih produktif. Sekarang sudah ada 12 UU, kita juga ingin dalam hal legislasi menghasilkan kualitas, "paparnya. 

Selanjutnya, ia juga menjelaskan di bidang anggaran berbagai efisiensi telah dilakukan, seperti ketertarikannya untuk menjalakan usul pembangunan perpustakaan terbesar se-ASEAN ketimbang pembangunan gedung baru di DPR.

"Saya tidak begitu tertarik dari awal untuk bangun gedung baru, tapi ketika ada usul mengenai gagasan pentingnya membaca buku dan semangat mengejar pengetahuan. Maka daripada anggaran dibuat untuk membangun Gedung DPR baru, lebih baik dibuat perpustakaan umum yang besar, itu lebih bermanfaat," papar Akom. 

Namun, rencana itu dibatalkan karena setelah dipublikasikan ramai oleh media banyak yang menganggap negatif rencana baik itu. 

"Gagasan dan niat yang baikpun juga tetap saja dianggap tidak baik oleh masyarakat,"sambungnya. 

Di bidang pengawasan, Akom menegaskan tidak adanya permainan antara eksekutif dan legislatif dalam politik anggaran.

Hal ini untuk menghindari terjadinya moral hazard , sehingga Ia mengusulkan DPR tidak boleh membahas anggaran sampai satuan tiga. 

“Saya tak mau ada moral hazard itu,  bagaimana cara agar eksekutif dan legislatif tak ada bermain dalam penyusunan anggaran. Kita sudah usul DPR tidak boleh bahas sampai satuan tiga,” tegasnya.

Ia pun juga terus mencari pola pembahasan agat tidak terjadi lubang kosong sehingga aparatur tidak bermain anggaran demi kepentingan pribadi dan kelompok.

“Saya ingin cari pola pembahasan agar terjadi tak ada lubang kosong sehingga bisa mempermainkan anggaran demi kepentingan pribadi,” tuturnya,

 Ia pun menginginkan ke depan, pemberitaan tentang DPR dapat dilakukan secara berimbang. Jika ada kinerja DPR yang buruk, Akom mempersilahkan media untuk diberitakan.

Namun bukan berarti prestasi DPR yang selama ini dicapai tidak mendapatkan perhatian media.

Ketidakseimbangan informasi ini berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada DPR.

Padahal DPR adalah tulang punggung demokrasi dan tempat bagi rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. (Pemberitaan DPR RI)