TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Workshop tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 30-31 Agustus 2016 diselenggarakan oleh Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia yang berpusatkan di gedung DPR RI.

Ketua GOPAC Indonesia Fadli Zon menyampaikan acara ini akan dihadiri 150 peserta dari berbagai parlemen dunia. 

Hal itu disampaikan saat memimpin pertemuan anggota GOPAC Indonesia yang juga para anggota DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/08/2016). 

Pada workshop tersebut akan dibagikan semacam handbook kepada para anggota GOPAC tentang sistem pemberantasan korupsi dalam workshop tersebut.

Parlemen, kata Wakil Ketua DPR ini, turut aktif membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui potensi korupsi di lingkungan eksekutif jauh lebih tinggi daripada legislatif.

Penyebabnya karena eksekutif merupakan pengguna anggaran sehingga resistensi korupsi mudah sekali dilakukan. 

Acara workshop ini didukung oleh Westminster Foundation for Democracy, sebuah LSM di Inggris yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Saat ini, kata Fadli, ada perubahan National Chapter, karena sudah ada 57 anggota baru GOPAC yang terdaftar, baik anggota parlemen aktif maupun mantan anggota parlemen, termasuk para anggota DPD RI.

“Korupsi yang ada sekarang individual. Kita ingin mengurangi. Sebetulnya, tidak hanya di legislatif, di eksekutif justru lebih banyak, karena sebagai pengguna anggaran. DPR itu bukan pengguna anggaran. Hampir di semua lini ada kasus korupsi. Dan masing-masing lini berusaha untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujar Fadli.

Workshop ini dihadiri pula delegasi UNDP dan Islamic Develeopment Bank.

Untuk workshop selanjutnya akan diadakan di Yordania pada akhir tahun ini. (Pemberitaan DPR RI)