TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyidak Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk melihat dan menginventaris masalah-masalah terkait pembangunan.

Komisi VI menilai terminal ini belum tepat untuk dibuka kepada publik saat ini. Mengingat banyak saran dan fasilitas yang belum rampung. 

Berdasarkan pantauan Komisi VI,  akses jalan di ruang tunggu penumpang terlalu sempit karena sebagian digunakan kios-kios.

Lampu penerangan dinilai terlalu silau sehingga membuat penumpang tidak nyaman.

Komisi VI berharap terminal ini harus siap 100 persen sebelum dibuka untuk akses penerbangan.

Delegasi Komisi VI yang melakukan sidak ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, dan dua wakilnya M. Farid Al Fauzi dan M. Hekal.

Sebelumnya, Komisi VI mendapat penjelasan dari Plt. Dirut Angkasa Pura II Joko Murjatmodjo saat tiba di terminal 3.

Terminal ini,  lanjut Joko, melayani penerbangan internasional dan domestik dengan 28 gates (10 gate internasional, 18 gate domestik).

Dalam proyeksinya, terminal ini akan memiliki kapasitas 25 juta penumpang per tahun dengan mengusung art and culture. Beberapa mobil tak terpakai dihias dengan motif batik di tengah terminal.

Terminal ini juga sudah dilengkapi dengan garbarata ganda, khusus untuk melayani pesawat super jumbo seperti Airbus 380.

Terdapat juga 5 lantai di terminal ini. Lantai 1 untuk kedatangan, lantai 2 keberangkatan, dan sisanya untuk lounge serta perkantoran.

Delegasi Komisi VI mengelilingi hampir semua sudut terminal ini. Sesekali mereka juga melihat toilet, mushola, dan berbincang dengan para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan.

Joko juga menjelaskan di Terminal 3 tidak ada layanan vorter, karena kerap mengganggu penumpang.

Namun, trolley tetap disediakan dengan jumlah yang memadai.

Bangunan terminal yang menempati luas 422.804,40 m² ini, menggunakan tenaga listrik 65 MW.

 “Kami dari Komisi VI menginginkan Terminal 3 jadi kebanggaan setelah Terminal 1 dan 2 sudah sangat penuh. Ketika Terminal 3 diresmikan, kita punya harapan yang begitu tinggi bahwa ini adalah terminal masa depan kita. Meskipun kami juga mendapat banyak temuan tentang kekurangan-kekurangan yang harus dikejar Angkasa Pura 2 sebagai pengelola. Misalnya, antara kendaraan umum dan pribadi masih bentrok, sehingga terjadi kemacetan,” ungkap Teguh Juwarno. (Pemberitaan DPR RI)