TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin mengajak kalangan pers bersama-sama memperbaiki citra DPR.

Sebagai Pilar demokrasi, DPR harus dijaga dengan baik.

Demikian diungkapkan dalam acara Meet the Press "Parlemen dan Media Membangun Pemerintahan Demokratis: Politik Alokasi Anggaran dan Pengangkatan Jabatan Publik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (02/09/2016).

“Yang salah katakan salah, sedangkan yang bagus harus diungkap dengan bagus pula sehingga berimbang. Kalau menutup-nutupi, saya kira juga tidak baik. Kita harus jujur pada diri sendiri, pada keadaan, agar demokrasi di negara ini makin sehat,” kata Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Dijelaskannya, parlemen memiliki peran penting terhadap sistem demokrasi.

Di sisi lain, media juga turut berperan dalam membangun demokrasi kontemporer saat ini, termasuk di Indonesia.

Untuk itu, hal tersebut perlu diikuti dengan pemberitaan yang berimbang.

Diskusi yang berlangsung hangat ini dihadiri Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, Ketua Komisi XI Melcias Markus Mekeng, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman, dan Pemimpin Redaksi Media Cetak, TV dan Radio, serta Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada kesempatan ini, Akom membeberkan  fungsi-fungsi  DPR yakni, fungsi pengawasan, legislasi, anggaran dan diplomasi.

Di bidang legislasi, dia mengakui, masyarakat lebih menuntut pada aspek kuantitas.

Akibatnya, jika target prolegnas tidak tercapai, maka DPR dianggap tidak bekerja.

“Pokoknya kalau tidak tercapai target prolegnas, DPR tidak kerja. Padahal, target prolegnas terus ditambah mengikuti perkembangan,” jelasnya.

Hukum selalu dinamis, lanjut Akom,  selalu mengikuti perkembangan zaman, bukan mendahului.

Oleh karena itu, urgensi menjadi satu diantara faktor terpenting dalam penyusunan Undang-Undang.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, DPR tidak perlu banyak membuat UU, yang penting kualitas.

"Kemarin lebih tegas lagi pada pertemuan HIPMI, beliau mengatakan cukup 5 UU sajalah pertahun jangan banyak-banyak," terang Akom.

Berkenaan dengan fungsi anggaran, Akom berkeinginan membentuk suatu sistem clean and good governance. 

“Saya bertemu Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, kami mempunyai kesamaan untuk membuat sistem pembahasan anggaran yang merujuk pada clean and good governance, dan keluar dari pembahasan anggaran pada grey area,” tutur politisi dapil Jawa Barat itu.

Sedangkan terkait dengan pengawasan, Akom mengatakan bahwa semua anggota DPR sebagai perwakilan rakyat mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya.

Jadi, jika terjadi perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah.

Kepada kalangan pers, Akom berharap, interaksi yang terbangun dalam pertemuan tersebut menjadi perhatian bersama dalam melanjutkan komitmen DPR menuju parlemen modern yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi pernyataan itu, Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyambut baik acara yang digelar DPR ini sebab sudah lama ditunggu kalangan pers.

Acara serupa digelar dua tahun lalu dan baru kali ini diadakan kembali.

Menurut Suryopratomo, peran DPR dan Pers itu hampir sama yaitu melakukan kontrol kepada pemerintah. Sedangkan inti yang ingin dicapai dalam pertemuan ini adalah bagaimana penguatan sistem demokrasi.

“Kita mempunyai keinginan bahwa pemerintah siapa pun itu, selalu bisa membawa Indonesia lebih baik. Supaya tujuan itu tercapai, saya kira fungsi pengawasan menjadi penting. Di sinilah peran DPR sebagai bagian upaya kita membangun sistem demokrasi,” tambah Ketua Forum Pemred menegaskan. (Pemberitaan DPR RI)