TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -   Satu diantara program lainnya yang menjadi andalan program pemerintahan Jokowi adalah pendidikan vokasi. 

Akan tetapi, hingga saat ini implementasi program tersebut belum tampak di lapangan.

Kebijakan menteri di tingkat teknis pun dinilai belum menunjukan peta jalan atas komitmen tersebut.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi  X DPR Anang Hermansyah dalam rilis kepada Parlementaria, Jumat (23/9/2016).

Ia mengatakan hingga saat ini kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum menunjukkan arah yang konkret terkait program pendidikan vokasi.

“Khusus untuk Kemenristek Dikti, hingga tahun kedua pemerintah ini belum ada langkah konkret yang disusun oleh Menteri Nasir terkait program pendidikan vokasi,” tegas Anang.

Anang menambahkan, dengan jumlah sekolah SMK di Indonesia sebanyak 5.545 unit, namun sangat berbeda dengan pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi yang jauh lebih rendah.

“Hanya 5 persen jumlah pendidikan vokasi di perguruan tinggi dari total perguruan tinggi se-Indonesia,” ujar politisi F-PAN itu.

Anang tidak menampik terdapat sejumlah kendala teknis dalam pemenuhan kuantitas pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi salah satunya terkait dengan syarat sumber daya pengajar yang minimal harus pendidikan S-2.

“Persoalannya, sangat sulit menemukan akademisi S-2 yang mengajar vokasi. Lazimnya akademisi cenderung text book sedangkan pendidikan vokasi cenderung dinamis dan inovatif,” ujar Anang.

Melihat situasi tersebut, masih kata Anang, mestinya pemerintah dapat mencari jalan keluar dengan membuat rumusan konkret untuk mengatasi kendala di lapangan.

“Karena pendidikan vokasi ini menjawab kebutuhan kita terhadap SDM yang siap pakai, terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini. Menteri harus beri solusi,” cetus politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Lebih lanjut Anang menyebutkan bila dibedah lebih lanjut pendidikan vokasi merupakan hulu dari proses karya intelektual yang berbasis riset dan berujung terhadap supremasi karya intelektual.

Ia mengingatkan agar para menteri terkait dapat mengejawantahkan ide Presiden Jokowi terhadap pendidikan vokasi.

“Presiden telah berkali-kali sampaikan tentang pentingnya pendidikan vokasi. Namun sampai hari ini kita belum mengetahui apa narasi pendidikan vokasi ini dari para menteri,” tandas Anang. (Pemberitaan DPR RI)