TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (06/10/2016), Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji mengatakan bangga dan akan terus mendorong agar desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan Indonesia yang lebih adil. 

“Kami bangga mendengarkan paparan bahwa ke depannya desa dijadikan semacam ujung tombak dalam mengubah Indonesia agar lebih adil. Kalau makmur sudah, cuma adil nya ini yang belum,” ujar Sirmadji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia pun mengingatkan kepada Kementerian Desa dan PDT untuk memastikan kondisi infrastruktur di desa memungkinkan masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya.

“Bahwa modal utama terutama Kemendes adalah bagaimana memastikan bahwa kondisi infrastruktur desa memungkinkan masyarakat desa mengembangkan usahanya,” tuturnya.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga juga menyoroti distribusi alokasi dana desa benar-benar harus dipantau agar tepat sasaran.

Pasalnya Indonesia adalah salah satu negara yang mengalokasikan anggaran secara khusus untuk desa.

“Ada persoalan yang dipikirkan dalam kaitannya dengan disribusi alokasi dana desa. Kita ini kan Republik yang pertama kali telah memperkuat garda paling depan dari proses tanggung jawab yang mengelola wilayahnya sendiri, yakni desa. Kita sudah punya sistem, besarannya sudah disepakati 10%. Mungkin suatu ketika bisa ditingkatkan. Tetapi yang penting adalah pola distribusinya. Bagaimana benar-benar bisa mewujudkan dan membangun desa dari pinggiran,” pungkas Sirmadji. (Pemberitaan DPR RI)