TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menegaskan, lokasi Kongres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) seharusnya tidak menjadi perdebatan atau polemik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan PSSI.

Mengingat, hal ini merupakan hal yang tidak prinsipil.

“Kita tidak boleh banyak berdebat terkait hal yang tidak prinsipil. Saya lebih sepakat untuk urusan teknis seperti ini, diserahkan koordinasi PSSI dengan FIFA. Tetapi juga alangkah eloknya PSSI mendengar keinginan-keinginan Pemerintah,” kata Dadang, usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Keinginan Pemerintah, dalam hal ini Kemenpora yang dimaksud Dadang adalah keinginan untuk menggelar kongres di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara PSSI menginginkan kongres diselenggarakan di Makassar.

“Kalau kemudian PSSI mengikuti saran-saran dari Pemerintah, tentu ini lebih baik. Kenapa harus bersitegang. Saya kira Pemerintah tidak bermaksud apa-apa, untuk kemudian meminta tempat sesuai dengan keinginan mereka. Ini tidak perlu menjadi problem,” imbuh Dadang.

Politisi F-Hanura itu mengatakan, kedua belah pihak harus saling memahami, sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak prinsipil.

Keinginan Pemerintah, juga bisa menjadi pertimbangan PSSI. Dan bukan Pemerintah mengintervensi PSSI.

“Alangkah baiknya, masalah tempat, tidak salah kalau PSSI mendengarkan keinginan Pemerintah. Untuk proses Kongres tentu diberikan sepenuhnya kepada pemilik suara di PSSI, untuk benar-benar menjunjung prinsip demokrasi, dan tidak ada tekanan dari manapun,” harap Dadang.

Di akhir wawancara, politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap, kongres ini menghasilkan pengurus yang kredibel, punya integritas, terpercaya dan tentunya bisa mengangkat prestasi sepakbola,karena selama ini persepakbolaan Indonesia dalam kondisi memprihatinkan.

Sebagaimana diketahui, pemilihan lokasi Kongres PSSI menjadi polemik karena keinginan yang berbeda antara pemerintah dan PSSI. 

Perbedaan lokasi kongres tersebut memunculkan reaksi dari beberapa pihak.

Mayoritas pemilik hak suara PSSI yang tergabung dalam Kelompok 85 memutuskan untuk mengikuti arahan pemerintah dan memindahkan lokasi kongres dari Makassar ke Yogyakarta.

Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap bersikukuh menjadikan Yogyakarta sebagai tuan rumah Kongres Luar Biasa 17 Oktober mendatang, berbeda dari keinginan PSSI yang memilih Makassar.

Meski demikian, Kemenpora menyatakan pihaknya tidak menghendaki adanya kongres tandingan atau dualisme kongres sebagai ekses hal tersebut.

Kemenpora menyatakan tidak akan mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC tentang perbedaan lokasi Kongres ini dan menganggap yang berhak berkomunikasi langsung ke FIFA dan AFC adalah PSSI. (Pemberitaan DPR RI)