Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gubernur NTT Berharap Dukungan DPR Dalam Anggaran Untuk Pembangunan NTT

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya berharap, DPR memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan di NTT.

zoom-in Gubernur NTT Berharap Dukungan DPR Dalam Anggaran Untuk Pembangunan NTT
Dok. DPR
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (31/10/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya berharap, DPR memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan di NTT.

Hal itu dikemukakannya saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (31/10/2016).

Menurut Frans Lebu Raya, kunjungan DPR ke NTT merupakan bentuk perhatian DPR terhadap upaya pembangunan yang tengah dilakukan di NTT. 

"Dengan melihat langsung kondisi daerah pasti anggota DPR RI memahami dengan jelas masalah dan kebutuhan-kebutuhan di daerah, sehingga nanti dalam pembahasan program dan anggaran diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan untuk Nusa Tenggara Timur," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Frans atas nama Pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan, DPR dan Pemerintah memberikan perhatian besar kepada pembangunan NTT, terutama sektor yang terkait dengan kemanusiaan dan agama yang menjadi karakter di NTT.

"Mudah-mudahan intervensi program pada masa akan datang juga akan lebih baik lagi," katanya. Termasuk juga kondisi obyektif di lapangan, yang menurutnya NTT merupakan daerah bencana, sehingga Komisi VIII akan mengintervensi anggaran di hampir 22 kabupaten.Gubernur NTT tadi juga mengharapkan supaya jangan hanya sekedar kunjungan tetapi ada follow up pada tahun-tahun yang akan datang termasuk intervensi anggaran tahun 2017," imbuhnya.

Berita Rekomendasi

Ali Taher menambahkan, pada bidang sosial akan ada Program Keluarga Harapan (PKH), e-warung, Usaha Keluarga Sejahtera (UKS) yang terus menerus dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. (Pemberitaan DPR RI) 

Admin: Sponsored Content
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas