TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kunjungan Kerja dilakukan Komisi X DPR ke Provinsi Papua dalam reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016/2017.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya berharap, dana Otonomi Khusus Papua digunakan untuk mendukung pendidikan, khususnya untuk Perguruan Tinggi Negeri di Papua. Hal ini disebabkan minimnya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Demikian dikatakannya usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, beserta jajaran dan para rektor Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke, Institut Seni dan Budaya Indonesia, Papua, di Jayapura, Provinsi Papua, Senin (31/10/2016).

“Kami mendapat masukan dari para rektor PTN di Papua, terkait dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang minim, kurangnya sarana prasarana universitas tersebut, hingga permasalahan beasiswa. Ketiga hal tersebut dirasa sangat mengganggu proses peningkatan SDM di Papua,” kata Riefky.

Untuk itu, politisi F-Partai Demokrat itu menyarankan Kemenristekdikti mengkaji penggunaan dana Otsus, untuk mendukung PTN dalam menjalankan operasionalnya.

Riefky menilai, dana pendidikan dari Otsus sudah ada, namun masih minimnya bantuan terhadap PTN itu dikhawatirkan mengganggu proeses belajar mengajar.

“Kalau dilihat secara regulasi umum, untuk penggunaan dana Otsus untuk PTN itu tidak sesuai. Tapi perlu payung hukum khusus untuk daerah Otsus untuk mengejar ketertinggalan dalam mendukung SDM lebih berkualitas lagi,” imbuh Riefky.

Politisi asal dapil Aceh itu sepakat, perlu adanya sebuah terobosan untuk Papua dalam mengejar sektor pendidikan yang masih tertinggal.

Ia menilai, perlu ada dukungan dalam mengejar ketertinggalan itu. Apalagi, anggaran Otsus yang cukup besar pun belum ada regulasinya dalam penggunaannya untuk membantu PTN.

“Dukungan dari dana Otsus itulah yang kita harapkan bisa digunakan untuk membantu PTN, sehingga Papua bisa menjadi pabrik manusia yang mempunyai wawasan di bidang masing-masing. Tapi untuk hal ini, kami minta dikaji terlebih dahulu. Apabila itu bisa, kita akan minta payung hukum agar dapat membantu PTN di Papua dari dana Otsus,” tutup Riefky.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana mengungkapkan, permasalahan pendidikan tinggi di Papua harus dibacarakan secara khusus.

Politisi F-Gerindra menilai, Papua harus memetakan kebutuhan sarjana apa yang dibutuhkan dalam rangka membangun Papua. Dan hal itu perlu dikomunikasikan kepada Kemenristekdikti.

“Jadi ada komunikasi antara Pemda dengan Kemenristekdikti, sehingga bisa ketemu kebutuhan daerah dengan beasiswa yang diberikan. Apalagi tadi dalam pertemuan, perwakilan Kemenristekdikti juga berjanji akan memanggil rektorat PTN di Papua untuk mengkomunikasikan masalah keinginan beasiswa dari Papua,” jelas Meli, panggilan akrab Sri Meliyana.

Khusus untuk pendidikan kedokteran, politisi asal dapil Sumsel itu mendapatkan info bahwa kuotanya cukup minim.

Menurutnya, Kemenristekdikti tidak menghalangi putera-puteri Papua untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan kedokteran, namun karena kedokteran itu membutuhkan tingkat akademis yang memadai dalam melaksanakannya.

Sementara itu sebelumnya, para rektor mengeluhkan minimnya BOPTN yang mereka pimpin, termasuk kuota untuk jumlah mahasiswa penerima beasiswa ditingkatkan.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (F-PKS/dapil Jateng), dan juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR dari F-PDI Perjuangan yakni Asdy Narang (dapil Kalteng), Sofyan Tan (dapil Sumut), MY Esty Wijayati (dapil DI Yogyakarta) dan SB Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian Bambang Sutrisno (F-PG/dapil Jateng) dan Noor Achmad (F-PG/dapil Jateng). Kemudian dari Fraksi Partai Gerindra yakni Dwita Ria (dapil Lampung). Berikutnya Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD/dapil Jatim), Rinto Subekti (F-PD/dapil Jateng). Kemudian dari F-PAN ada Laila Istiana (dapil Jateng), dan Yayuk Basuki (dapil Jateng). Kemudian dari F-PKB Lathifah Shohib (dapil Jatim), SY. Anas Thahir (F-PPP/dapil Jatim), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem/dapil Jatim), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura/dapil Jabar). (Pemberitaan DPR RI).