TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR MY Esty Wijayati mendorong percepatan pendidikan di Provinsi Papua.

Oleh sebab itu, Esty berharap Komisi X DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) pendidikan untuk papua dan papua barat. Hal ini didorong oleh tertinggalnya pendidikan di kedua provinsi di timur Indonesia. 

Demikian dikatakannya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Papua, baru-baru ini.

Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (F-PKS/dapil Jateng) itu, Tim Kunker Komisi X mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas di Jayapura.

“Untuk percepatan pendidikan di Papua, kitapunya harapan Komisi X membentuk panja pendidikan. Dari panja itu, kita mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) Kemendikbud untuk membuat analisa strategi apa yang harus dibuat untuk percepatan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Ini harus segera dilaksanakan, supaya Papua bisa mengejar ketertinggalan,”kata Esty.

Selama kunjungan ke SMA YPPK Taruna Dharma, SMK 1 Jayapura, dan SMA 5 Jayapura, Esty mengamati masih banyak sarana prasarana maupun fasilitas yang belum memadai.

Padahal secara lokasi, ketiga sekolah itu masih berada di perkotaan. Namun ia memahami, memang masih cukup banyak sekolah yang masih minim sarana dan prasarana.

“Lebih dari 50 persen sekolah di Indonesia, sarana prasarana masih minim, tidak hanya di Jayapura. Ada regulasi yang membuat sekolah kesulitan untuk mendapat sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kemendikbud dan Kemenrisktekdikti kita harapkan ada regulasi khusus untuk daerah-daerah yang perlu percepatan, salah satunya Papua,” tegas Esty.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, persoalan pendidikan di Papua sangatlah kompleks sehingga dalam memperlakukan dan membuat kebijakan untuk Papua tidak bisa disamakan dengan membuat kebijakan untuk daerah-daerah lain.

Bukan hanyasarana dan prasarana, tapi juga Sumber Daya Manusia dan kelanjutan pendidikan murid yang akan menempuh pendidikan di tingkat berikutnya.

“Bicara bagaimana lanjutan pendidikan anak-anak lulusan dari Papua, ada keluhan kondisinya belum bisa maksimal. Ada penolakan dari beberapa Perguruan Tinggi untuk anak didik Papua, ketika akan masuk ke fakultas-fakultas yang diharapkan. Padahal nantinya lulusan itu mampu mengisi kekosongan di Papua di sektor kesehatan dan pendidikan,” jelas Esty.

Politisi asal dapil DI Yogyakarta itu menilai, dalam percepatan pendidikan di Papua, Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenristekdikti sudah berupaya maksimal.

Bahkan, meminta kepada Litbang Kemendikbud untuk menyelesaikan persoalan strategi percepatan pembangunan Papua, pada akhir tahun ini.

“Regulasi untuk hal ini, sudah banyak. Tapi tidak ada yang secara khusus menyebut bagaimana untuk daerah yang membutuhkan percepatan. Hanya diatur, untuk daerah tertinggal, ada guru SM3T. Tapi belum ada regulasi secara khusus untuk percepatan pembangunan,” analisa Esty.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya (F-PD/dapil Aceh) dan AnggotaKomisi X DPR dari F-PDI Perjuangan yakni Asdy Narang (dapil Kalteng), Sofyan Tan (dapil Sumut) dan SB Wiryanti Sukamdani (dapil DKI Jakarta).

Kemudian Bambang Sutrisno (F-PG/dapil Jateng) dan Noor Achmad (F-PG/dapil Jateng). Selanjutnya, dari Fraksi Partai Gerindra yakni Dwita Ria (dapil Lampung), dan Sri Meliyana, (dapil Sumsel).

Berikutnya Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD/dapil Jatim), Rinto Subekti (F-PD/dapil Jateng).

Kemudian dari F-PAN ada Laila Istiana (dapil Jateng), dan Yayuk Basuki (dapil Jateng).

Seterusnya, F-PKB Lathifah Shohib (dapil Jatim), SY. AnasThahir (F-PPP/dapil Jatim), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Nasdem/dapil Jatim), dan DadangRusdiana (F-Hanura/dapil Jabar).  (Pemberitaan DPR RI)