TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Sidang APA di sesi Executive Council Meeting meminta serta memperjuangkan agar Sidang APA tetap memasukkan pembahasan mengenai buruh migran di  agenda rapat.

Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari beberapa negara di kawasan teluk untuk mendrop pembahasan mengenai hal itu.

Hal itu disampaikan Anggota delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam rapat tersebut, Indonesia mendukung mekanisme yang disarankan oleh Presiden APA untuk membahas mengenai buruh migran atau migrant worker secara khusus di sidang komisi besok.

Ditemui usai rapat kepada Parlementari, Dave menilai bahwa beberapa negara dikawasan teluk terlihat sekali menginginkan agar tidak ada pembahasan mengenai migrant worker.

Alasannya, lanjut Dave karena  mereka tidak menginginkan adanya perlindungan  berlebihan terhadap para buruh migran itu.

"Nah ini kan ada banyak juga warga negara kita yang menjadi buruh disana, mereka adalah pahlawan pahlawan devisa, jadi kepastian hidup mereka, keamanan hidup mereka, pendidikan kesehatan meraka juga keluarga yang sudah banyak bermigrasi secara penuh. Nah kita harus pastikan mereka benar-benar terpenuhi hak-hak azasi nya, gajinya, kesehatannya, dipastikan pendidikan anak-anak mereka semua itu harus benar-benar dijamin oleh house country. Jadi jangan mereka itu (pekerja migran-red) istilahnya hanya di undang kesana hanya untuk diperas tenaga dan pikirannya lalu setelah mereka sudah selasai bila sakit terus dibuang, anak anaknya tidak diurusin,"tegas Dave politisi dari Partai Golkar ini di Siem Reap, Kamboja, Senin (28/11/2016).

Ia menambahkan, jangan hanya demi kepentingan mereka (negara penerima pekerja-red) hanya ingin memakai tenaga nya dan begitu selesai dikembalikan lalu diganti dengan yang baru.

"Nah ini yang harus kita perjuangkan,"lugasnya.

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno, Sartono, dan M. Arief Suditomo.

 APA merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama. (Pemberitaan DPR RI).