TRIBUNNEWS.COM (Doha, 09/12) – Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan bersama di tingkat global membutuhkan dukungan kelembagaan yang tangguh. Tranparansi, akuntabilitas dan integritas harus menjadi napas yang mewarnai kelembagaan publik.

Salah satu Goals SDGs yaitu Goals 16 yang menekankan pada tujuan membangun institusi yang efektif, inklusif dan akuntabel di semua lini.

Baca: Peringati Hari HAM, Puan Maharani Singgung Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam berbagai target yaitu membangun institusi-institusi yang akuntabel dan memastikan pengambilan keputusan yang transparan di berbagai level.

Penguatan institusi menjadi sebuah kebutuhan di bawah payung besar mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat.

Hal ini tercermin dalam the 7thGlobal Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) yang berlangsung di Doha Qatar, tanggal 9-10 Desember 2019.

Ketua GOPAC, Dr. Fadli Zon, dalam pidato pembukaannya menggarisbawahi korupsi sebagai ancaman yang serius bagi demokrasi. Korupsi melemahkan secara signifikan legimitasi pemerintah maupun institusi lainnya yang dipilih secara demokratis dan menghambat reformasi.

“Aspek-aspek pendukung yang harus ditekankan dalam hal ini adalah adanya kepemimpinan politis yang berkomitmen, kemudian didukung oleh pelibatan publik dalam proses reformasi, pelibatan ASN dan ikatan profesi serta tokoh-tokoh agama. Perang melawan korupsi di institusi-institusi publik tentunya membutuhkan upaya multistakeholders.”

Wakil Ketua DPR RI, Dr. Aziz Syamsudin, yang memimpin delegasi Indonesia ke Pertemuan ini menyampaikan bahwa selama beberapa periode ini, penguatan institusi menjadi satu visi besar parlemen Indonesia di bawah bendera parlemen modern. Parlemen yang mampu mengikuti dinamika perkembangan abad ini.

Dalam paparannya sebagai salah satu pembicara di sesi Promoting Good Governance - Stepping Up SDGs 16, Dr. Aziz Syamsudin menggarisbawahi mengenai Open Parliament Indonesia yang merupakan salah satu upaya DPR RI untuk menerapkan rezim keterbukaan di parlemen.

Baca: Fadli Zon: Integritas Sebagai Kunci Pemberantasan Korupsi

“Open Parliament merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Terdapat keselarasan antara Open Parliamentdengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif.” 

Di hadapan anggota parlemen dari 49 negara, 7 peninjau dan 9 organisasi internasional yang hadir di Konferensi Global ini, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan komitmen DPR RI dan berbagai peran strategis anggota parlemen dalam meningkatkan keterbukaan institusi parlemen. 

Upaya-upaya yang dilakukan tentunya diharapkan bermuara pada peningkatan kepercayaan publik terhadap parlemen. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen yang terpisah dari rencana aksi keterbukaan pemerintah.

Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi Keterbukaan secara mandiri.

Untuk meningkatkanpelibatan publik, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mengembangkan Sistem Informasi Legislatif (SILEG). Termasuk juga di dalamnya pemanfaatan teknologi digital dalam merangkum partisipasi dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi DPRNOW!.

Baca: Kota Surakarta Siap Laksanakan Pilkada 2020

Di sela-sela GOPAC Conference, delegasi melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen berbagai negara anggota GOPAC. Pertemuan bilateral membahas berbagai aspek penguatan kerjasama antar parlemen. Selain Dr. Fadli Zon dan Dr. Aziz Syamsudin, hadir pula Putu Supadma Rudana, MBA. (F-PD), Dr. H. Mardani, M.Eng. (F-PKS), dan Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-PAN) mewakili DPR RI. (*)