TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan yang perlu untuk diperkuat. Tantangan global terkait COVID-19 harus diatasi dengan aksi multilateral pula.

Untuk memperdalam upaya-upaya apa saja yang dapat digalang parlemen dan komunitas internasional dalam menangani pandemi virus tersebut, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berencana menggelar International Webinar bertajuk 'Peran Parlemen dalam Kerja Sama Internasional Penanggulangan Wabah Covid-19' pada Selasa (21/4/2020) pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) via aplikasi Zoom Meeting.

Webinar tersebut juga akan membedah pengalaman parlemen sejumlah negara dalam menangani pandemi Covid-19 di negaranya. Sejumlah pembicara direncanakan mengisi seminar tersebut yakni Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-Gerindra); Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Vietnam, Nguyen Van Giau; Ketua Komite Khusus Coronavirus Parlemen Korea Selatan, Kim Jin Pyo; WHO Indonesia Country Representative, Dr. Navaratnasamy Alisjahbana; dan, Direktur Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Alphyanto Ruddyard. Acara akan dimoderatori Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDIP).

Baca: DPR Resmi Bentuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja Tanpa Perwakilan Fraksi PKS

"Kami akan menggali pengalaman-pengalaman parlemen sejumlah negara dalam memainkan perannya sebagai lembaga legislatif di tengah pandemi. Sekaligus mendalami peran organisasi internasional seperti  Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang sangat krusial saat situasi krisis seperti ini,” terang Fadi Zon.

Wakil Ketua BKSAP, Charles Honoris menambahkan seminar ini sebagai salah satu inisiatif BKSAP untuk menindaklanjuti Resolusi PBB bertajuk ''Global Solidarity to Fight Covid-19', yang disponsori Indonesia. Resolusi tersebut menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi pandemi.

Kemauan politik global yang menegaskan kembali dukungan atas kerjasama multilateral dan peran sentral organisasi internasional di bawah UN System termasuk World Health Organization (WHO) dalam menanggulangi pandemi menjadi salah satu poin penting. “Oleh sebab itu WHO harus mendapatkan dukungan memadai agar Organisasi Internasional tersebut dapat berperan maksimal,” lanjutnya.

Webinar akan menyoroti pandemi ini dari berbagai sisi. Mengingat situasi global sudah menjadi tak menentu. Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memproyeksikan bahwa lebih dari 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada tahun 2020. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan kontraksi perdagangan global mencapai 13 hingga 23 persen pada tahun 2020.

Baca: DPR Tak Ingin BUMN Klaster Pangan Gagap Seperti Persoalan Ventilator

“Tidak dipungkiri Covid-19 ini merupakan krisis kesehatan yang akan bermanifestasi menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial,” demikian ditegaskan Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera.

Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma menyambut baik Webinar ini karena dapat menjadi wadah bagi Anggota Parlemen untuk saling berbagi pengalaman dan best practices dalam mengatasi pandemik Covid-19 di negara masing-masing. Webinar ini terbuka untuk umum dan merupakan perwujudan keterbukaan DPR RI kepada masyarakat dalam upaya edukasi masyarakat mengenai peran diplomasi parlemen, ujar Wakil Ketua BKSAP, Hafiz Thohir.

Webinar mendapat respon positif dari Pimpinan DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani direncanakan menyampaikan pesan video untuk acara tersebut. Ia menegaskan bahwa penanggulangan Covid-19 bukanlah persoalan atau tanggungjawab satu atau dua negara saja, tapi sudah menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat dunia.

Baca: DPR Tak Ingin BUMN Klaster Pangan Gagap Seperti Persoalan Ventilator

Selain itu, Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP) Prof. Dr. Armida Alisjahbana juga direncanakan akan menyampaikan video message menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi dan sosial bagi negara yang terdampak Covid-19 dengan mengedepankan kebijakan makro ekonomi yang akomodatif.

Webinar ini dapat diakses di lima zona waktu yaitu Jakarta (10.00 WIB), Hanoi (pukul10 waktu setempat), Kuala Lumpur dan Singapura (pukul 11 waktu setempat), serta Seoul (pukul 12 waktu setempat). (*)