TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengapresiasi program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah, yang saat ini telah berjalan dan mulai dirasakan oleh sejumlah masyarakat di berbagai daerah. Ia mendukung kebijakan program menjadi salah satu janji kampanye Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, kebijakan Kartu Prakerja dengan target 5,6 juta peserta ini dinilainya cukup baik dan bisa diterima masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kompetensi bagi yang sudah mengikuti program tersebut, supaya mereka ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

“Hanya di tengah kondisi pandemi Covid-19 hari ini, harus ada yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Selain itu harus ada percepatan mekanisme pendaftaran dan penyaluran bantuannya kepada penerima manfaat Kartu Prakerja ini,” kata Putih Sari melalui rilis yang diterima Parlementaria dan dikutip Tribunnews, Kamis (7/5/2020).

Baca: Faisal Basri: Warga Korban PHK Butuh Bantuan untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja

Baca: KSP Bantah Program Kartu Prakerja Proyek Nepotisme

Ia juga mengingatkan, pandemi Covid-19 ini sudah berdampak cukup parah pada dunia usaha di Tanah Air. "Situasi ini jelas telah membuat dunia usaha terganggu. Akibatnya bisa dilihat, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) jauh meningkat. Ini harus segera diatasi," tutur Putih. Ia berharap, para pekerja yang terkena PHK bisa segera mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

“Saya di Komisi IX DPR berharap agar mereka yang terkena PHK itu bisa didaftarkan dan mendapatkan bantuan. Karena bantuan sekecil apa pun saat ini sangat berguna bagi para korban PHK,” tambah Putih lebih lanjut.

Sementara untuk teknis pelaksanaan Kartu Prakerja, Putih berharap terus diperbaiki, agar menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca: Fraksi PKS Minta DPR Gaungkan Penghentian Program Kartu Prakerja

“Kalau memang harus ada penyesuaian, Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," ungkap Putih menyangkut pendaftaran secara online. Ia melihat cara pendaftaran dan penyaluran bantuan serta program pelatihan secara online, sebenarnya hanyalah masalah teknis saja. “Saya kira itu teknis pelaksanaan yang bisa segera diperbaiki,” imbuh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, Putih melihat ekonomi Indonesia bahkan dunia juga terpukul. “Makanya perlu ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi bentuk pertahanan bagi masyarakat menghadapi krisis yang ada saat ini," tutupnya. (*)