Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Anggota Komisi II DPR: Aparat Harus Tegas Kawal PSBB di Daerah Perbatasan

"Tidak ada istilah terkecoh atau merasa segan dan kompromi. Apalagi diakal-akali pula dengan berbagai alasan dan modus. Ketegasan aparat dan ASN sanga

Anggota Komisi II DPR: Aparat Harus Tegas Kawal PSBB di Daerah Perbatasan
DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengimbau aparat keamanan dan ASN yang bertugas di daerah perbatasan terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk ke suatu daerah.

"Tidak ada istilah terkecoh atau merasa segan dan kompromi. Apalagi diakal-akali pula dengan berbagai alasan dan modus. Ketegasan aparat dan ASN sangat dituntut di daerah perbatasan dan ini agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan," kata anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus dalam berita rilis yang dikutip laman berita DPR RI, Selasa (12/5/2020).

Baca: Tok! DPR RI Sahkan RUU Minerba Menjadi Undang-Undang

Guspardi menilai, PSBB di 3 provinsi dan 21 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah berlangsung, bahkan ada yang sudah masuk tahap II, pelaksanaannya dilapangan masih kurang maksimal. Dimana masih banyak terjadi pelanggaran di berbagai daerah di Indonesia, baik dari masyarakat sendiri maupun aparat yang belum optimal melakoni tugasnya terkait penanganan wabah Corona ini.

Misalnya di daerah perbatasan antara Sumbar dan Riau pelintas batas disinyalir memanfaatkan masyarakat sekitar dengan memberikan "upeti" sehingga pelintas selamat masuk ke Sumbar. Kejadian memalukan itu, viral di media sosial. “Begitu juga di Sukabumi dan perbatasan lain di Jawa Barat, sopir travel kejar-kejaran dengan petugas dan banyak lagi kasus pelanggaran lainnya di berbagai daerah di Indonesia,” paparnya.

Baca: Perppu Corona Disahkan DPR Jadi Undang-undang, Sri Mulyani: Alhamdulillah

Guspardi menyatakan, berbagai upaya persuasif telah dilakukan pemerintah agar warga mentaati aturan PSBB. Sanksi ringan seperti push up di tempat dan berbalik arah bagi kendaraan yang coba melintas di berbagai daerah di indonesia. Bahkan, beberapa daerah mengancam dengan sanksi pidana ringan bagi warga yang melanggar. Hal ini semata untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah hampir merata ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

"Beberapa kasus itu diharapkan menjadi pelajaran bagi daerah lainnya dan diminta betul aparat keamanan dan ASN yang bertugas 'mengamankan' daerah perbatasan untuk bekerja ekstra keras dan tegas menegakkan aturan," ungkapnya.

Baca: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Saat Longgarkan PSBB

Guspardi meminta agar SOP terkait kedatangan orang masuk ke suatu daerah harus benar-benar diperhatikan. Tak lolos dari persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka harus ditolak masuk. Berbagai modus akan dimainkan di sini. Aparat harus tegas dan ekstra ketat. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikit pun. Selama ini, masih ada celah dan kelonggaran di lapangan

 "Kita tidak usah mencari siapa yang salah saat ini sehingga berdampak kepada bertambahnya korban positif Corona. Hingga Senin (11/5), terkonfirmasi positif Corona mencapai 14 ribuan orang. Butuh kebersamaan dan kekompakan kita dalam menangani wabah Corona ini," ungkapnya.

Baca: Komisi VIII Sebut Manajemen Problem Solving Gugas Covid-19 Harus Diubah

Terakhir, ia menambahkan, "Organisasi sosial dan kemasyarakatan bisa dilibatkan dalam menegakkan aturan selama penerapan PSBB. Begitu juga masyarakat harus mematuhi anjuran pemerintah terkait PSBB. Disinilah makna kebersamaan dan kekompakan yang diharapkan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona." (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas