TRIBUNNEWS.COM - Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapat global bond berbunga rendah yang rata-rata di bawah 2 persen.

Global bond tersebut adalah di bawah global bond yang diterbitkan pemerintah sendiri. BRI mendapatkannya dari 13 bank asing sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp14,93 triliun dengan kurs Rp 14.932 per dolar AS.

Baca: Agen BRILink BRI Lizawati, Dari Tulang Punggung Keluarga Hingga Jadi Penyalur Bantuan CSR BRI Peduli

"Pinjaman luar negeri dari 13 bank asing itu dilakukan BRI demi menambah likuiditas perusahaan untuk melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada nasabah yang terdampak Covid-19," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai komentarnya, Senin malam (18/5/2020).

Menariknya, tutur Heri, selisihnya cukup besar bila disandingkan dengan global bond yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani awal April 2020. Seperti diketahui, ada tiga jenis surat utang yang sudah diterbitkan pemerintah.

Baca: Digitalisasi Perbankan, Ribuan Karyawan Bank di Jepang akan di-PHK

Pertama, Surat Berharga Negara (SBN) Seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar 1,65 miliar dolar AS dengan yield global/kupon sebesar 3,9 persen.

Kedua, Seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga 1,65 miliar dolar AS dengan yield/kupon 4,25 persen. Dan ketiga, Seri RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar 1 miliar dolar AS dengan tingkat yield/kupon 4,5 persen. SBN yang ketiga adalah seri baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.

Baca: BRI Restrukturisasi 1,4 Juta Pelaku UMKM dengan Total Pinjaman Rp 101 Triliun

Politisi Partai Gerindra itu, justru mempertanyakan kebijakan Menkeu dalam konteks perbandingan kedua global bond tersebut. BRI mampu mendapat bunga utang rendah.

"Bisa dibandingkan selisih bunga utang BRI dengan global bond pemerintah, sekitar 2 persen. Kalau BRI bisa dapat bunga rendah, kenapa menteri terbaik sedunia tidak bisa?" kritik legislator dapil Jabar IV itu.

Baca: Komisi XI DPR: Harmonisasi Skema Dukungan Likuiditas Perbankan Harus Jelas

Heri juga mencontohkan bank himbara yang mendapatkan utang dengan tenor lima tahun, sementara pemerintah 10 tahun. Itu artinya pemberi utang lebih percaya pada bank himbara. Pinjaman ini tentunya tanpa syarat, hanya syaratnya mampu membayar utang tepat waktu.

Sementara pinjaman konsorsium bank itu apakah fleksibel digunakan di APBN kecuali ikut program kreditor yang dimasukkan ke APBN? tanya Heri.

Lihat saja, sambungnya, proyek-proyek yang di-support oleh konsorsium bank pasti ada tulisan 'proyek ini didanai oleh....' atau setidaknya ada logo menempel di sana.

"Apa itu bukan jejak campur tangan? Membandingkan juga harus objektif," ujarnya.