TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID-19 pada Jumat (29/5/2020), meminta agar keberlanjutan PSN diprioritaskan pada percepatan proyek yang berdampak langsung bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk mengutamakan prinsip pemerataan pembangunan dan penciptaan efek pengganda bagi ekonomi rakyat dalam mengembangkan proyek strategis nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Di tengah kondisi pandemi seperti ini, Pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit di mana kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus utama, tetapi di sisi lain harus menanggulangi dampak pandemi yang telah melemahkan perekonomian. Oleh karena itu, keputusan Pemerintah untuk melanjutkan pengembangan prioritas PSN harus dilakukan dengan sangat selektif dan hati-hati, serta mengutamakan proyek-proyek yang tidak hanya dapat berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas wilayah demi pemerataan pembangunan, melainkan juga dapat menyerap tenaga kerja penduduk lokal dalam setiap tahapannya,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (5/6/2020).

PSN merupakan proyek yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki fungsi strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, setidaknya 92 dari 223 proyek telah dirampungkan hingga tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 4.183 triliun.

Pada 2020, penambahan PSN akan diprioritaskan pada proyek yang memiliki daya ungkit besar bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, bernilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah memperkirakan bahwa PSN akan menciptakan sekitar 19 juta lapangan pekerjaan baru secara agregat pada periode pembangunan tahun 2020-2024.

Namun, dari 89 proyek baru senilai Rp 1.422 triliun yang pemerintah rekomendasikan untuk masuk ke dalam daftar PSN 2020, lokasi proyek masih didominasi di Pulau Jawa dan Kalimantan, yaitu masing-masing 25 proyek dan 17 proyek.

“Sejak rapat pertama bersama dengan Bappenas sebagai mitra kerja Komisi XI, saya sering mengingatkan mengenai prinsip pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerataan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan usulan PSN baru ini mayoritas masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan estimasi anggaran paling besar dibandingkan di wilayah lain seperti Kawasan Timur Indonesia,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Puteri juga menyoroti pembiayaan PSN di tengah peningkatan belanja negara untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Terkait pembiayaan, kami mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan alternatif skema pembiayaan pada setiap PSN yang akan dilaksanakan. Alih-alih terus membebankan APBN 2020 yang kini tengah mengalami tekanan luar biasa, Pemerintah perlu lebih mendorong keterlibatan swasta melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, diharapkan penanggulangan dampak pandemi dan pembangunan proyek strategis dapat berjalan berdampingan untuk pada akhirnya mengangkat kembali perekonomian Indonesia seperti sedia kala, atau bahkan lebih bertumbuh,” tutup Puteri.(*)