TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Kerja Sama Natar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan isu konflik Palestina-Israel yang kembali memanas pasca kesepakatan koalisi Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk.

Diketahui, Israel berencana melakukan aneksasi di sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat. Komunitas internasional mengecam langkah tersebut, termasuk Otoritas Palestina (PA) dan Hamas.

Fadli Zon, yang merupakan Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds--sebuah forum parlemen global yang mendukung perjuangan Palestina--sangat mengecam keras aksi tersebut.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunnews, Kamis (11/6/2020), Fadli mewanti-wanti dampak mengerikan dari rencana aneksasi tersebut, seperti meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif dan terancamnya stabilitas kawasan dan global terancam, terlebih saat dunia menghadapi pandemi.

"Akar masalahnya karena Israel tak mau tunduk terhadap norma dan hukum internasional manapun, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang enam hari tahun 1967,” papar Fadli.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Komisi 1 tersebut mendesak PBB, OKI, dan masyarakat internasional lain untuk segera mengambil langkah. 

"Saya juga meminta Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah aneksasi Israel itu. Boikot Israel dan mengisolasinya dari pergaulan internasional bisa menjadi pilihan,” lanjut Fadli.

Fadli menegaskan bahwa langkah aneksasi tersebut ilegal lantaran Israel yakin tak akan dikenakan sanksi apa pun, termasuk dari Dewan Keamanan PBB. Lebih dari tujuh dekade, Fadli berpendapat Israel telah melanggar norma dan hukum internasional.

"Mereka tak jera karena tak ada sanksi konkret apapun. Apalagi sekarang dunia sibuk dengan pandemi Corona. Kita perlu dorong pihak Palestina menempuh langkah yang membuat Israel jera. Saya mendukung ancaman Otoritas Palestina yang akan menarik diri dari kesepakatan Oslo dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak,” saran Fadli Zon.

Di sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu memuji inisiatif pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, yang secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Hamas meminta Joko Widodo mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Ia menegaskan bahwa respons Jokowi atas permintaan Hamas sebagai mandat konstitusi yang menolak keras segala bentuk penjajahan.

“Presiden Jokowi harus merespons permintaan khusus tersebut. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia secara moralitas selayaknya terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” desak Fadli Zon,

Terakhir, legislator yang juga anggota Komisi Luar Negeri itu menyarankan pemerintah untuk melihat Palestina sebagai satu kesatuan.

“Kesan selama ini Pemerintah cenderung dekat dengan Otoritas Palestina dan mengesampingkan elemen-elemen pejuang Palestina lainnya seperti Hamas. Indonesia harus jadi unsur perekat. Terlebih secara faktual Jalur Gaza adalah satu-satunya wilayah Palestina yang sepenuhnya terbebas dari pendudukan Israel,” pungkas Fadli.