TRIBUNNEWS.COM - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan penting.

Tidak hanya itu, Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah Pemerintah dalam melakukan relokasi anggaran dan refocusing kegiatan sebagai langkah yang tepat dan tanggap untuk mengatasi permasalahan dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Berbeda dari krisis sebelumnya yang hanya menghantam satu sisi, sekarang (wabah covid-red) mengacaukan dua sisi, supply side dan demand side. Fraksi Nasdem juga menilai pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih lebih baik dibanding Negara-negara ASEAN lainnya yang juga mengalami penurunan.

“Fraksi Partai NasDem menilai pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2019 masih lebih baik dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga mengalami penurunan,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro saat membacakan pandangan fraksi Nasdem tentang RUU Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2020).

Fauzi melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2019 sendiri sebesar 5,02 persen, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Sedangkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga mengalami hal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum relatif baik, peningkatan kinerja ekonomi nasional masih akan dipengaruhi oleh ketidakpastian dan kini semakin berat, mengingat kondisi perekonomian global yang masih belum stabil.

Oleh karena itu Fraksinya berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didorong untuk lebih produktif dan efisien, dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif dan teapt sasaran. Selain itu, NasDem juga berharap tingkat inflasi dapat terkendali dan mampu menjaga konsumsi masarakat agar tetap stabil, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, lanjut Fauzi, Fraksinya, memiliki beberapa catatan penting atas RUU tersebut, diantaranya realisasi pendapatan negara Tahun 2019 sebesar Rp 1.966 triliun atau 90 persen dari target APBN Tahun 2019.  NasDem juga berpandangan penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa, oleh karena itu pemerintah harus jelas dan terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak terlebih dari dampak dari melemahnya penerimaan pajak akibat pandemi yang membatasi aktivitas ekonomi.

“Prestasi belanja negara mencapai Rp 2.309,3 triliun atau sekitar 93 persen dari APBN Tahun 2019. Prestasi belanja naik 4,3 persen dari tahun sebelumnya. Terkait kebutuhan belanja yang meningkat pemerintah diharapkan mlakukan peningkatan kualitas, efesiensi belanja non prioritas, mandatory spending, dan output. Agar output dan outcome mencapai tujuan yang diharapkan,” tambah Politisi dapil Sumatera Selatan I ini.

Fauzi menambahkan Fraksinya juga meminta pemerintah menekan pengangguran dengan membuat kebijakan yang tepat sasaran. Dengan pandangan tersebut Fraksi Partai Nasdem menerima dan melanjutkan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 menjadi Undang-Undang.