Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi IX DPR: PSBB Jakarta, Rakyat Butuh Satu Komando

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan tidak peduli.

Komisi IX DPR: PSBB Jakarta, Rakyat Butuh Satu Komando
Jaka/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. 

TRIBUNNEWS.COM — Memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta yang akan dimulai Senin (14/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar 50 persen karyawan tetap bekerja bergiliran.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. Ia mengatakan, masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, serta satu komando.

Baca: Pimpinan Komisi III DPR Minta Polisi Segera Ungkap Dalang Penusukan Syekh Ali Jaber

 “Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus Covid-19 menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (14/9/2020).

Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU semakin terbatas.

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19," ujarnya.

Baca: DPR: Tidak Benar BIN Bentuk Pasukan Khusus Rajawali  

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah. Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat, juga melakukan koordinasi dan  komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah.

Legislator Fraksi PKS itu juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat. “Mengingat Jakarta adalah Ibu Kota Negara, juga etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bahkan sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI,” pungkas Netty. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas