Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Banggar DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021

Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021.

Editor: Content Writer
zoom-in Banggar DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021
Oji/Man (dpr.go.id)
Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari dalam Rapat Panja Banggar DPR RI membahas belanja pemerintah pusat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal padahal di tahun ini, anggaran tersebut masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih hingga saat ini, obat dan vaksin Covid-19 belum ditemukan.

"Jadi, asumsi kami pandemi ini masih tetap berlanjut di 2021. Kalau pemerintah tidak bisa ambil bagian untuk bisa hadir di Pesantren dan memberikan bantuan tersebut, 18 juta santri dan para kiai harus berjuang sendirian menghadapi pandemi ini," kata Ratna dalam Rapat Panja Banggar DPR RI membahas belanja pemerintah pusat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Baca: Arsul Sani Tanggapi Oknum Anggota Komisi III DPR Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Tidak sampai disitu, Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga berpesan agar anggaran Kementerian/Lembaga digunakan pada program yang jelas manfaatnya untuk masyarakat. Apalagi, Indonesia saat ini tengah berjuang untuk keluar dari krisis masa pandemi.

"Kami titip benar anggaran yang kita peroleh sebagian besar dari hutang ini, agar bisa dimaksimalkan penggunaannya termasuk di Kementerian/Lembaga, bagaimana proporsi belanja operasional dan belanja publik bisa benar-benar memiliki output, outcome, dan result base punya indikator yang jelas," ujarnya.

Baca: Ketua Komisi III DPR Minta Bareskrim Segera Ungkap Kebakaran Kejagung Disengaja atau Kelalaian

Ratna mewanti-wanti agar jangan sampai belanja pemerintah lebih banyak proporsinya pada belanja publik. "Jangan sampai belanja publik ternyata setelah kita breakdown banyak sekali kepentingan-kepentingan dari Kementerian/Lembaga di dalamnya, ini yang akan sangat kami sesalkan," pungkasnya.

Terakhir, Anggota Komisi VII DPR RI tersebut berharap agar program-program yang sudah dipersiapkan dapat terasa manfaatnya hingga pelosok daerah. "Karena hingga kini banyak daerah yang harus di-refocussing dan direalokasi anggarannya sehingga mereka tidak bisa menjalankan program yang sudah direncanakan dengan maksimal," pungkasnya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas