TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menilai, pagu anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2021 sangat tidak sebanding dengan tugas berat yang diembannya yaitu melindungi dan memberdayakan para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Untuk membantu dan meringankan tugas berat BP2MI, maka pagu anggaran BP2MI tahun 2021 harus ditambah,” tegas Elva saat mengikuti rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI yang diwakili oleh Sestama BP2MI Tatang Budie Razak beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Politisi dapil Bengkulu ini menuturkan, salah satu tugas berat yang harus dilakukan oleh BP2MI adalah mengupayakan pemulangkan PMI yang terjebak pandemi Covid-19 di negara tempat mereka bekerja. “Itu adalah perwujudan kehadiran negara melindungi rakyatnya,” ucap Elva.

Baca juga: Indonesia-Jepang Bahas Penempatan Pekerja Migran dan Program Pemagangan

Di samping itu, Elva juga mengapresiasi serapan anggaran BP2MI tahun 2020 per satuan kerjanya mencapai 98,23 persen. “Saya apresiasi serapan anggaran ini. Semoga ini tidak sekedar angka-angka saja, melainkan bisa langsung dirasakan para PMI melalui program-program nyata,” tukasnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Utama BP2MI Tatang Budie Razak memaparkan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 per satuan kerja mencapai 98,23 persen. Anggaran BP2MI tahun 2020 awalnya sebesar Rp 322 miliar, setelah adanya refocussing karena pandemi Covid-19 menjadi Rp 260 miliar.

Baca juga: Komisi III DPR: Akses Penyeberangan Keluar Masuk Batam Sudah Sangat Ketat

Sementara itu, untuk capaian dari anggaran yang tersedia di 2020, target semula untuk pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sejumlah 223.041 orang menjadi 108.371 orang karena adanya keterbatasan dana akibat refocussing. Namun yang baru terealisasi baru 64.727 orang PMI.