Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi IX Dorong Pembangunan Kantor Balai Besar POM di Kaltara

Diketahui, Kaltara merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki Kantor Balai Besar POM.

Komisi IX Dorong Pembangunan Kantor Balai Besar POM di Kaltara
dok.
Ilustrasi Badan POM. 

TRIBUNNEWS.COM - Komisi IX DPR RI mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk secepatnya membangun Kantor Balai Besar POM di Kalimatan Utara (Kaltara). Pembangunan ini penting dilakukan demi menguatkan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Diketahui, Kaltara merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki Kantor Balai Besar POM.

"Kami meminta BPOM akan segera hadir di titik-titik perbatasan dalam hal ini di Kalimatan Utara," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Hasan Saleh di Kantor Lokal POM Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (13/04/2021). Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Kaltara sangat berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal yang tidak terjamin keamanan pangan dan obat.

Percepatan pembangunan Balai Besar POM di Kaltara, akan memungkinkan obat atau makanan yang masuk dari Malaysia ke Indonesia bisa diperiksa langsung di Tarakan, Kaltara, di mana selama ini pemeriksaan laboratorium barang yang masuk dari luar negeri ke Kaltara diuji dan diperiksa di Balai Besar Kalimantan Timur. Hal ini menjadi kendala terkait jarak dan waktu pengiriman.

"Ini kerja besar kita semua. Ke depan masih banyak lagi yang harus kita lakukan demi menyediakan keterjaminan obat dan pangan yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi masyarakat perbatasan. Pemerintah Daerah Kota Tarakan sendiri sudah menghibahkan tanah seluas 3.000 meter untuk dibangun Balai Besar POM di Kalimantan Utara,” terangnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, perlu juga membangun kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Kaltara.

Upaya ini memastikan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan memperoleh produk yang berkualitas, legal, dan aman. Mengingat, sebagian suplai kebutuhan masyarakat diperoleh dari Malaysia. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas